

Gubernur Papua, Matius D Fakhiri saat kunjungan kerja di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Selasa (11/11). (foto:Humas Pemprov)
JAYAPURA – Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, mengusulkan pembangunan dan rehabilitasi 14.882 unit rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Provinsi Papua. Usulan itu disampaikan gubernur saat kunjungan kerja ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Selasa (11/11).
Gubernur Fakhiri menyampaikan bahwa, Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mendukung program strategis nasional (PNS) ‘Pembangunan 3 Juta Rumah’ sebagai bagian dari upaya percepatan pengentasan kemiskinan.
Sebagaimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Provinsi Papua pada tahun 2024 mencapai 1.101.733 jiwa, dengan penduduk miskin sebanyak 161,07 ribu jiwa. Sementara itu, 37,85 persen keluarga di Papua belum memiliki akses terhadap hunian yang layak, terutama di Kota Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Keerom.
“Program 3 juta rumah layak huni yang dikembangkan Kementerian PKP sangat dibutuhkan untuk mendukung visi Papua Cerah (Cerdas, Sejahtera, Harmoni), khususnya dalam mengurangi angka kemiskinan,” kata gubernur, dalam rilis yang diterima Cenderawasih Pos, Rabu (12/11).
Mantan Kapolda Papua ini merinci bahwa usulan pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi MBR di Papua mencakup 9 kabupaten/kota, yaitu Kota Jayapura sebanyak 3.512 unit, Kabupaten Keerom 2.504 unit, Kabupaten Kepulauan Yapen 1.201 unit, Kabupaten Jayapura 2.671 unit, Kabupaten Supiori 1.046 unit, Kabupaten Waropen 471 unit, Kabupaten Sarmi 335 unit, Kabupaten Mamberamo Raya 293 unit dan Kabupaten Biak Numfor 2.849 unit rumah.
Page: 1 2
Sebanyak 12.881 pasang mata memadati Stadion Lukas Enembe. Angka ini menjadi jumlah penonton terbanyak sejauh…
Plt. Kepala Dinas ESDM Penanaman Modal PTSP Papua, Dr.Karsudi, SP,MSi mengatakan, ke depan pemerintah daerah…
Sebagai bentuk pengawasan dan penertiban, Wali Kota meminta Kapolresta Jayapura Kota dan Komandan Kodim (Dandim)…
Bagi Robby, keberhasilan bukan semata soal angka, tetapi tentang kepercayaan, kebersamaan, dan proses. Salah satu…
KUHP yang lazim disebut KUHP Nasional ini merumuskan secara sistematis berbagai jenis tindak pidana, mulai…
“ASN Kementerian Agama harus mampu mewarnai substansi AI dengan konten keagamaan yang otoritatif, moderat, sejuk,…