Categories: METROPOLIS

Pencegahan Korupsi di Kota Jayapura dapat Rapor Merah KPK

JAYAPURA – Indikator penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kota Jayapura tahun 2024, dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencapai 62,5. Nilai tersebut ter-update, Kamis 11 Juli 2025.

Menanggapi itu, Wakil Ketua ll DPR Kota Jayapura, Iman Khoiri menyebut skor MCP Kota Jayapura alami penurunan jika, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang berada pada angka 87 ke atas.

“MCP pada tahun 2024 kita mengalami penurunan dengan skor 62,5 alias merah. Sementara pada tahun 2023 skor mencapai 87 alias hijau,” sebut Iman Khoiri saat di konfirmasi Cenderawasih Pos, Jumat (11/7).

Melihat skor yang diperoleh tersebut, DPR Kota Jayapura turut memberikan keprihatinan. Seharusnya pada tahun 2024 Kota Jayapura alami kenaikan skor MCP, tidak justru menurun, karena pada tahun 2023 masuk dalam zona hijau.

Adapun penilaian MCP mencakup delapan (8) area intervensi, yaitu Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Keuangan Daerah.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Polisi Siap Tindak Tegas Kasus Intimidasi Sopir Taksi Bandara

Polres Jayapura memastikan akan menindak tegas setiap kasus dugaan intimidasi yang dilakukan oknum sopir taksi…

30 minutes ago

DPRK Jayapura Minta Pemerintah Tindaklanjuti 35 Rekomendasi

Ketua DPR Kabupaten Jayapura, Ruddy Bukanaung mengatakan DPRK Kabupaten Jayapura telah menyerahkan sebanyak 35 rekomendasi…

2 hours ago

Guru TK Didorong Jadi Pondasi Wajib Belajar 13 Tahun

Perayaan HUT Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) ke-76 yang dipusatkan…

3 hours ago

KWI Soroti Luka Sosial Papua

Dalam seruan tersebut, KWI menilai situasi sosial di Indonesia menunjukkan adanya luka sosial yang semakin…

4 hours ago

Aktivitas Pelayanan Dipindahkan Ke Kantor Kelurahan Hinekombhe

Setelah dipalang aktivitas pelayanan Kantor Distrik Sentani untuk sementara dipindahkan ke Kantor Kelurahan Hinekombhe. Hal…

5 hours ago

Wamendagri: Data OAP Jadi Dasar Utama Kebijakan Otsus Papua

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pelaksanaan sensus orang asli Papua (OAP)…

1 day ago