Categories: METROPOLIS

Jaminan Pekerja Rentan Harus Tepat Sasaran

JAYAPURA-Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota (DPRK) Kota Jayapura,  Deli L Watak mendesak agar jaminan sosial untuk pekerja rentan yang dicanangkan oleh Pemkot Jayapura harus tepat sasaran.

  DPRK juga mendorong pemerintah untuk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan instansi terkait untuk memastikan jaminan sosial ini dapat menjangkau pekerja rentan yang belum terdaftar.

   “Kami menginginkan agar jaminan tersebut benar-benar diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan, dengan fokus pada mereka yang mengalami kesulitan ekonomi atau sosial,” ujar Deli saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (12/5).

  “Pada prinsipnya kami sangat mendukung program ini, namun yang perlu diperhatikan adalah harus tepat sasaran,” lanjutnya.

  Berdasarkan data yang diterima Cenderawasih, Pemkot Jayapura tahun ini menargetkan 20.000 pekerja rentan yang akan didata untuk diberikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, DPRK juga menyoroti pentingnya data yang akurat dan valid mengenai pekerja rentan agar jaminan sosial dapat dialokasikan secara efektif.

  Mereka mendorong pemerintah untuk mengumpulkan data yang lebih rinci tentang pekerja rentan di daerahnya masing-masing, termasuk jenis pekerjaan, kondisi ekonomi, dan risiko yang mereka hadapi.

   “Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menentukan prioritas dan jaminan sosial yang paling sesuai dengan kebutuhan pekerja rentan tersebut,” tuturnya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Demo Tolak MBG Serentak Disinyalir Terorganisir

Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menduga aksi yang berlangsung di sejumlah daerah tersebut tidak…

55 minutes ago

Kericuhan di Pelabuhan, KM Gunung Dempo Pilih Tunda Berlabuh

Saat kapal dalam perjalanan menuju  Jayapura, tiga penumpang ini diketahui merokok di dalam kapal, tepatnya…

2 hours ago

Gereja Membela Harkat dan Martabat Manusia, Jangan Dinilai Gerakan Politik Praktis

   Mofu mengungkapkan bahwa HONAI dibentuk sebagai ruang bersama untuk menjawab berbagai persoalan kemanusiaan, terutama…

14 hours ago

Dorong Penyelesaian Hukum, Jangan Biarkan Pemalangan Jadi Kebiasaan

   Menurutnya, setiap penggunaan tanah masyarakat adat untuk kepentingan umum seharusnya telah melalui proses yang…

22 hours ago

Polisi Ungkap Hasil Labfor Pecahan Botol di Komnas HAM

   Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua, Kombes Pol Parasian H. Gultom, mengungkapkan bahwa…

23 hours ago

Siapkan Konsolidasi Besar Masyarakat Adat Tabi-Mamta

  Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sidang pleno ini menjadi momentum penting untuk merumuskan agenda…

1 day ago