

Pelaksanaan Pemilu di Papua di Mata Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin
Dengan tingkat kerawanan dan permasalahan konflik pada Pemilihan Umum (Pemilu) pada April mendatang, TNI dan Polri akan melaksanakan pengamanan Pemilu dengan baik serta menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu. Bagaimana prediksi Polda Papua dan antisipasi yang dilakukan?
Laporan: Elfira
Kapolda Papua, Irjen Pol Martuani Sormin menyebut, ada tiga indikator Papua menjadi daerah rawan terjadinya konflik Pemilu jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Dimana tiga indikator tersebut yakni masalah transportasi, komunikasi dan biaya bahkan adanya gangguan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Hal itu diungkapkannya dalam menghadiri seminar nasional dengan tema tantangan dan harapan pembangunan infrastuktur, energi dan pangan serta lingkungan hidup di Provinsi Papua dan Papua Barat di Rektorat Universitas Cenderawasih, Selasa (12/2) kemarin.
“Persoalan KKB juga menjadi salah satu penyebab kerawanan itu. Sehingga itu, kami telah melakukan pemetaan untuk wilayah yang masuk dalam gangguan KKB khususnya di wilayah Pegunungan Tengah Papua,” ucapnya.
Terkait dengan penanganan kasus penembakan warga sipil di Distrik Yal Kabupaten Nduga, Kapolda menegaskan bahwa tidak ada anggota TNI-Polri yang menyamar pada saat pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut sebagaimana beredar isu TNI-Polri menggunakan bom fosfor untuk menindak para pelaku.
“Ini juga tidak benar, kami hanya menggunakan asap yang sebagai tanda bahwa di tempat tersebut ada anggota,” tegasnya.
Sebelumnya, Karo Ops Polda Papua Kombes Pol Gatot Hariwibowo menyebutkan yang menjadi permasalahan pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun 2019 yakni masyarakat yang acuh tak acuh.
Selain itu adanya gangguan dari KKB yang tidak mengiginkan pelaksanaan Pemilu, melakukan teror dan intimidasi terhadap masyarakat sipil juga aparat keamanan bahkan melakukan pembunuhan. “Untuk daerah rawan terhadap KKB yakni Kabupaten Nduga, Lanny Jaya, Puncak, Punak Jaya, Paniai, Timika dan Tolikara,” ucapnya. Dengan jumlah personel yang dilibatkan saat pengamanan Pileg da Pilpres April mendatang yakni sebanyak 5.011 personel . (*/wen)
Daerah Otonom Baru (DOB) itu, kata dia, bertujuan mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan…
Dari senam bersama hingga pemeriksaan kesehatan, Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Provinsi Papua mengajak masyarakat lebih…
Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga kebersihan, kerapian, dan keindahan wajah kota.…
Ketua Aliansi, Jansen Previdea Kareth, mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun,…
Menurut Rustan, DPR Kota Jayapura telah menetapkan APBD perubahan, sehingga diharapkan seluruh organisasi perangkat…
Kegiatan dengan tema “Optimalisasi Peran Penghubung KY dalam Menjaga dan Menegakkan Integritas Hakim" tersebut…