DPRP Rampungkan Pembahasan Evaluasi APBD dan Tatib

JAYAPURA-Setelah dilantik, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua dengan jajaran fraksi menggelar rapat  bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua.

   Rapat yang berlangsung 2 hari di ruangan Badan Anggaran Banggar (DPRP itu membahas sejumlah agenda kerja diantaranya evaluasi APBD Papua tahun anggaran 2025 dan Tata Tertib (Tatib) DPR Papua.

   Wakil Ketua I DPR Papua, Beatrix Monim mengatakan setelah 2 hari pembahasan dua agenda itu telah rampung. Menurutnya, itu hanya penyempurnaan terhadap hasil evaluasi APBD 2025 dan sesuai dengan apa yang telah dipelajari Kemendagri.

  Dari hasil evaluasi Kemendagri ini lanjutnya, perlu dilakukan rasionalisasi terhadap sejumlah kegiatan pada SKPD, yang saat ini sudah di berikan kepada Tim TAPD untuk menjadi catatan penting, guna melakukan rasionalisasi.

   “Hari ini Kamis (9/1) tim TAPD bersama dengan OPD SKPD melakukan rasionalisasi lagi dan kemudian mereka mengisi kembali ke dalam matrixs untuk kemudian difinalisasi. Lalu selanjutnya kita melihat bersama lagi untuk kemudian dikembalikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” jelasnya kepada wartawan, di DPRP Kamis (9/1) malam.

  Ia berharap, dengan waktu yang diberikan rasionalisasi APBD tersebut bisa dikerjakan secara maksimal. “Mudah mudahan dalam satu hari ke depan ini sudah bisa finalisasi dan diselesaikan oleh tim TAPD dan kemudian bisa segera dibawa kembali ke Kemendagri,” tuturnya.

  Dikatakan meskipun Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum terbentuk namun hasil evaluasi terhadap rapat tersebut akan dilaksanakan sebagaimana tugas dan fungsi DPRP itu sendiri.

  “Agenda berikutnya kami akan melakukan pembentukan AKD, nantinya pimpinan fraksi akan mengusulkan setiap anggotanya untuk distribusikan ke setiap AKD, setelah itu kita rapatkan lagi dan dilanjutkan dengan pemilihan disetiap komisi-komisi,” jelas kader Nasdem itu.

  Sementara itu di tempat terpisah, Ketua DPRP Denny Hennry Bonai,mengatakan dengan terbentuknya pimpinan Defenitif, maka mereka akan bertekad kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk melihat kepentingan rakyat dan membangun Provinsi Papua.

  Sebagai mitra Pemerintah Provinsi Papua pihaknya berkomitment akan membangun kerjasama yang solid untuk memwujudkan kebutuhan masyarakat. “Jadi semua satu tujuan, untuk memajukan Provinsi Papua,” tegasnya. (rel/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos