

Tim dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua, saat melakukan pengawasan di SPBU APO, Senin (8/12). (foto:Elfira/Cepos)
JAYAPURA – Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Standarisasi dan Laboratorium Kalibrasi Jayapura melakukan pengawasan dan pendataan pada sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom, Senin (8/12).
Kegiatan ini difokuskan pada pengecekan akurasi dispenser BBM guna memastikan penyerahan bahan bakar kepada konsumen sesuai dengan ketentuan.
Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua, A.Y Imbenai menjelaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian program Pemerintah Provinsi Papua yang digagas gubernur menjelang perayaan Natal, Tahun Baru (Nataru), Imlek, hingga Ramadan dan Idulfitri.
“Gubernur menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh panik dalam memasuki hari-hari besar keagamaan. Pemerintah wajib memastikan kenyamanan masyarakat, baik terkait ketersediaan sembako maupun BBM,” ujarnya, kepada Cenderawasih Pos.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan inspeksi ke Pertamina. Dari hasil pengecekan tersebut, Pertamina memastikan bahwa stok seluruh jenis BBM dalam kondisi aman dan mencukupi hingga Tahun Baru 2026.
Berdasarkan informasi tersebut, tim kemudian turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa distribusi BBM berjalan baik serta tidak ada kendala di tingkat SPBU.
“Meski stok aman, kami masih menemukan antrean kendaraan. Karena itu, pengawasan teknis harus dilakukan untuk memastikan tidak ada persoalan di tingkat pelayanan SPBU,” terangnya.
Dalam pengawasan tersebut, tim UPTD melakukan pengujian terhadap beberapa sampel dispenser di SPBU. Pengujian dilakukan menggunakan alat ukur standar untuk memastikan akurasi takaran.
“Tidak boleh ada permainan ukuran di tingkat penjualan. Alat takar harus memenuhi standar. Karena itu, tim membawa alat penguji khusus untuk menimbang ulang penyerahan BBM,” jelasnya.
Page: 1 2
Hanya saja dari banyaknya "pembantu" ini pemerintah diharapkan tak lupa bahwa ada hak dari ribuan…
Pembela HAM Papua, Theo Hesegem menyampaikan, konflik bersenjata yang terjadi di berbagai daerah seperti Kabupaten…
Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jayapura melalui layanan P2TP2A…
Program ini menyasar warga lanjut usia berusia di atas 75 tahun yang hidup sendirian serta…
Menurut Wilem, sejarah mencatat bahwa gaung pemekaran Papua Utara sudah dimulai sejak tahun 2012. Ia…
Dari video yang sudah ditonton ribuan orang ini tak sedikit yang tidak setuju dengan cara…