Kunjungan Menlu ke Pasifik, Antisipasi Isu Papua Muncul di G20

JAYAPURA – Tokoh Politik Senior Papua Paskalis Kosai mengatakan perjalanan keluar negeri seorang diplomat atau seorang Menteri Luar Negeri tentu berkaitan dengan tujuan diplomatik soal Papua dalam menghadapi G20.

  Menurutnya, diplomatik adalah suatu pratek mempengaruhi keputusan atau perilaku pemerintahan asing atau organisasi asing antar negara melalui dialog, negosiasi dan dengan cara non kekerasan lainnya.

   Oleh sebab itu perjalanan Menteri Luar Negeri Indonesia kekawasan Pasifik , utamanya ke Fiji dan Salomon Island pada 6 – 7 September 2022 adalah perjalanan diplomatik dalam rangka negosiasi dan dialog dengan pemerintahan kedua negara tersebut .

   “Secara diplomatik Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan , bahwa tujuan perjalanan ke Fiji dan Kepulauan Salomon adalah untuk menebalkan komitmen Indonesia memperkuat kerja sama dengan negara-negara Pasifik secara komprehensif pada tataran bilateral, tataran kawasan , maupun dalam tataran global,” katanya, mengutip perkataan Menlu di Pasifik, Jumat, (9/9).

  Ia mengatakan, secara diplomatis memang harus dikatakan demikian , namun apa sebenarnya tujuan agenda perjalanan diplomatik tersebut merupakan urusan antar negara. Tetapi sebagai warga bangsa patut di analisa kemana arah perjalanan diplomasi Indonesia kekawasan pasifik ini.

   “Salah satu isu sentral untuk berdialog  atau bernegosiasi dengan negara-negara kawasan Pasifik ini adalah isu Papua. Sebelum memasuki penyelenggaraan G20 yang jatuh pada November 2022 ini di Bali,  Indonesia harus clear dari isu Papua. Inilah agenda utama perjalanan diplomatik Menteri Luar Negeri Ibu Retno Mwrsudi ke Fiji dan Salomon,” katanya.

   Mengapa harus memilih Fiji dan Salomon? Menurut Politikus Golkar Senior itu bahwa pasti ada alasan mendasarnya. Salomon dan Fiji dua negara brotherhood Melanesia yang sering bersuara keras mengangkat isu papua diforum internasional selain Vanuatu . Sedangkan Vanuatu agak sulit didekati diplomat Indonesia karena Vanuatulah basis pergerakan isu papua.

   “Kita tahu Pemerintah Vanuatu mengizinkan deklarasi ULMWP tahun 2014 dan diizinkan pula ULMWP membangun Kantor dan  Sekretariat pergerakan isu papua dari sana. Dengan demikian Indonesia agak sulit mempengaruhi Vanuatu dalam hal penjegalan perkembangan isu Papua. Maka sampai kapanpun Vanuatu akan terus menyuarakan isu Papua keberbagai forum bilateral, regional dan internasional. Vanuatu sepertinya bagaikan duri dalam perjalanan diplomasi Indonesia menjegal isu papua,” katanya. (oel/tri)