Realisasi Belanja Pemkot Tahun 2018 Tidak Mencapai 100 Persen

JAYAPURA-Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pengelolaan keuangan daerah yang diselenggarakan secara profesional, partisipasif, transparan dan akuntabel,  sesuai dengan peraturan daerah.

 Maka pada tahun 2018 realisasi belanja daerah yang dicapai sebesar 1.136.467.552.885, atau 93, 18 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD TA 2018, sebesar Rp 1.219.660.429.903. Hal ini dikatakan Wali Kota Jayapura Dr.Benhur Tomi Mano, MM., dalam pidatonya saat mengikuti kegiatan  rapat paripurna istimewa DPRD Kota Jayapura masa persidangan I Tahun 2019 dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Jayapura TA 2018, di ruang sidang DPRD Kota Jayapura, Selasa (9/4).

   Wali Kota juga mengatakan, untuk strategi pembangunan kota yang dilakukan dalam masa kepemimpinanya, yakni strategi perencanaan yang terpadu, menyeluruh dan bertanggungjawab. Melalui perencanaan jangka menengah, jangka pendek dan rencana tata ruang wilayah.

  Tomi Mano, juga menjelaskan, dalam pelaksanaan pembangunan Kota Jayapura tahun 2018 tetap memprioritaskan 5 bidang seperti pendidikan, kesehatan, Inflastruktur, ekonomi kerakyatan dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

   “Capaian 5 bidang ini, untuk menjadikan Kota Jayapura sejajar dengan kota lain di Indonesia. Apalagi kita ketahui bahwa Kota Jayapura, juga menjadi Ibu Kota Provinsi Papua,”jelasnya.

  Sementara itu, Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo, dalam sambutannya intinya, APBD TA 2018 yang sudah digunakan Pemerintah Kota Jayapura, tetap harus ada LKPJ. Sehingga sebagai DPRD Kota Jayapura juga bisa mengetahui sejauh mana penyerapannya, apakah sudah terealisasi dengan baik atau belum.

 Untuk itu,  pihaknya akan segera menggenjot pembahasan LKPJ Wali Kota Jayapura TA 2018, 

   “LKPJ telah kita terima, dan  segera kita kebut pembahasannya dengan mitra kerja lingkup Pemerintahan Kota Jayapura, yang nantinya bisa menghasilkan beberapa poin, serta rekomendasi hasil keputusan DPRD,”jelasnya.(dil/gin).