Categories: METROPOLIS

Kesehatan, Pendidikan dan Pemilu Jadi Prioritas di APBD Perubahan

JAYAPURA-Alokasi APBD Perubahan  tahun 2023 untuk Pemerintah Kota Jayapura naik Rp 160 miliar lebih. Menurut  Penjabat Wali Kota Jayapura Dr. Frans Pekey, ada sejumlah kegiatan atau program di Pemkot Jayapura yang menjadi prioritas yang dibiayai melalui   APBD perubahan 2023 itu.  Mulai dari pembiayaan dana Pemilu, fasilitas untuk mendukung kegiatan atau pelayanan kesehatan dan juga pendidikan di Kota Jayapura.

   “Yang diajukan untuk kenaikan di APBD perubahan ini Rp 169  miliar.  Itu ada penerimaan tambahan dan juga ada Silpa Tahun 2022. Jumlah kegiatan akan menjadi prioritas kita di tahun ini,” kata Dr. Frans Pekey, Kamis (7/9).

  Untuk dana pemilu, lanjut Frans Pekey, untuk pemilihan kepala daerah Kota Jayapura membutuhkan biaya sekitar Rp 90 miliar lebih, sehingga pengalokasian anggaran dibagi dalam 2 tahun anggaran yaitu APBD perubahan 2013 dan APBD induk 2024.

   “Prioritas juga peningkatan terhadap fasilitas layanan publik baik di bidang kesehatan pendidikan,  termasuk infrastruktur.  Tetapi APBD perubahan itu disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Optimalisasinya ada di APBD induk, Jadi kalau sepanjang anggaran tersedia maka kemudian dilakukan prioritas mana yang urgen itu yang kita alokasikan, itu untuk beberapa bulan ke depan,” ujar Frans Pekey.

   Karena itu, dia berharap, di sisa waktu beberapa bulan ke depan kepada para pengguna anggaran dalam hal ini organisasi perangkat daerah supaya betul-betul bekerja maksimal terutama terkait dengan penyerapan anggaran yang ada di masing-masing organisasi perangkat daerah.

   “Supaya selesai tepat waktu, tertib administrasi dan tepat sasaran  dan juga tempat kualitas sehingga dapat berdampak kepada masyarakat yang ada di kota Jayapura ini,” tambahnya. (roy/tri)

newsportal

Recent Posts

Gereja Membela Harkat dan Martabat Manusia, Jangan Dinilai Gerakan Politik Praktis

   Mofu mengungkapkan bahwa HONAI dibentuk sebagai ruang bersama untuk menjawab berbagai persoalan kemanusiaan, terutama…

3 hours ago

Dorong Penyelesaian Hukum, Jangan Biarkan Pemalangan Jadi Kebiasaan

   Menurutnya, setiap penggunaan tanah masyarakat adat untuk kepentingan umum seharusnya telah melalui proses yang…

11 hours ago

Polisi Ungkap Hasil Labfor Pecahan Botol di Komnas HAM

   Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua, Kombes Pol Parasian H. Gultom, mengungkapkan bahwa…

12 hours ago

Siapkan Konsolidasi Besar Masyarakat Adat Tabi-Mamta

  Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sidang pleno ini menjadi momentum penting untuk merumuskan agenda…

14 hours ago

Amankan Kendaraan Dinas, Pemprov Papua Libatkan Jaksa dan BPK

  Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait, mengatakan penertiban kendaraan dinas dilakukan karena masih terdapat…

15 hours ago

Masa Tanggap Darurat Diperpanjang 7 Hari

   Rustan meminta seluruh warga terdampak, khususnya para pengungsi, untuk tetap bersabar sembari pemerintah mematangkan…

16 hours ago