Categories: METROPOLIS

Harusnya PLBN Membuka Akses Ekonomi Lebih Besar

DR Melyana Pugu M.Si (Gamel Cepos)

JAYAPURA – Ketua Pusat Studi Indo – Pasific Universitas Cenderawasih, DR Melyana Pugu M.Si menyebut ada perbedaan yang cukup mencolok dari sistem pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)   di Papua dengan provinsi lain. Untuk PLBN Skow yang paling nampak adalah aktifitas ekonomi dan perdagangan yang masih dilakukan dalam skala kecil. Padahal dengan status PLBN ini seharusnya  sudah ada aktifitas ekspor impor yang dilakukan di lokasi perbatasan.

 “Saya bisa mengatakan di Papua  pengelolaan perbatasannya berbeda dengan tempat lain. Yang kita lakukan adalah model pengelolaan keamanan tradisional yang artinya poin security lebih besar dibanding perbatasan lain,” kata Pugu kepada Cenderawasih Pos, Rabu (7/4). Ia menyebut jika kita melihat di kondisi perbatasan Kalimantan, Entikong, peran dan fungsi CIQS  atau yang menjadi elemen dasar ini berjalan sama dan normal sesuai tugas pokoknya. 

 Elemen dasar itu mulai dari keamanan, karantina maupun imigrasi semua berjalan sesuai tugas pokoknya masing – masing. “Lalu mobil – mobil melakukan mobilisasinya secara normal terutama yang berkaitan dengan ekonomi. Disana mobil yang membawa barang beraktifitas seperti biasa sedangkan kita di Papua menggunakan gerobak padahal sama – sama PLBN,” sindirnya. Pugu menyinggung bahwa harusnya PLBN Skow dimana aktifitas ekonomi berputar lebih tinggi dan bukan dibatasi padahal karena statusnya PLBN. 

 “Pertanyaannya mengapa PLBN kita sedikit berbeda sehingga saya pikir ini juga harus dijawab dengan jujur oleh teman – teman di pusat,” tambahnya. Pugu sendiri dalam disertasi doktornya banyak berbicara soal konsep pengelolaan batas wiayah  secara sejahtera. Disana elemen dasar itu harus bersinergi dengan LSM, akademisi,  masyarakat dan semuanya bersinergi. Semisal  masyarakat sampaikan membutuhkan satu produk  tertentu yang sifatnya ekonomi, itu ditindaklanjuti oleh BPKM atau kelompok yang memang bisa menyiapkan sehingga roda ekonomi berputar. 

 “Kalau hanya BPLN saja yang kerja saya pikir sulit sekali mengembangkan potensi di PLBN. Harusnya PLBN salah satu syaratnya ada aktifitas ekonomi, harus ada ekspor impor dan mengapa kita punya belum sebab seharusnya itu dilakukan atau sudah berjalan” imbuhnya. (ade/wen)

newsportal

Recent Posts

Dorong Penyelesaian Hukum, Jangan Biarkan Pemalangan Jadi Kebiasaan

   Menurutnya, setiap penggunaan tanah masyarakat adat untuk kepentingan umum seharusnya telah melalui proses yang…

5 hours ago

Polisi Ungkap Hasil Labfor Pecahan Botol di Komnas HAM

   Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua, Kombes Pol Parasian H. Gultom, mengungkapkan bahwa…

6 hours ago

Siapkan Konsolidasi Besar Masyarakat Adat Tabi-Mamta

  Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sidang pleno ini menjadi momentum penting untuk merumuskan agenda…

8 hours ago

Amankan Kendaraan Dinas, Pemprov Papua Libatkan Jaksa dan BPK

  Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait, mengatakan penertiban kendaraan dinas dilakukan karena masih terdapat…

9 hours ago

Masa Tanggap Darurat Diperpanjang 7 Hari

   Rustan meminta seluruh warga terdampak, khususnya para pengungsi, untuk tetap bersabar sembari pemerintah mematangkan…

10 hours ago

BPKAD dan Bapperida Harus Evaluasi Ketat Serapan APBD 2026

Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, MM., meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan…

11 hours ago