Kadis PUPR Papua Kaget Pemilik Hak Ulayat Minta Rp 1,2 Miliar

   Dikatakan Amos, untuk saat ini, pihaknya akan melakukan pekerjaan sampai batas di lokasi pemalangan. Sembari menunggu langkah selanjutnya. “Prinsipnya kita membangun sesuai dengan perencanaan yang ada, ditakutkan ini menjadi temuan,” kata Amos.

  Menurut Amos, sering terlambatnya pembangunan dikarenakan adanya aksi palang-memalang yang dilakukan masyarakat terutama pemilik hak ulayat. “Sebenarnya anggaran kita cukup untuk membangun, hanya saja sering terganggu lantaran pemalangan yang dilakukan,” ucapnya.

   Bahkan Amos menyebut, ada anggaran yang disediakan Pemerintah Provinsi Papua melalui PUPR Papua, untuk kebutuhan air bersih. Sekadar diketahui, pemalangan ini  dilakukan oleh masyarakat adat yang  melibatkan lima suku yang menuntut ganti rugi penggunaan lahan, yakni suku Hababuk, Ireuw, Afaar,  Hamadi dan Dawir. (fia/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos