Tuntut Proses Hukum Pj Wali Kota

  Sementara itu Ketua Forum Intelektual Muda (FIM) Tabi-Saireri Yulianus Dwaa mengatakan tindakan Pj Wali Kota Jayapura sangat menciderai nilai demokrasi di Provinsi Papua. Pasalnya sebagai seorang ASN, mestinya bisa menjaga etika, serta memahami aturan sehingga tidak tidak terlibat dalam politik praktis.

   “Bahkan dari rekaman itu, kita mendengar dia (Pj Wali kota_red) juga menyebutkan pejabat ASN maupun lembaga lain yang juga turut serta terlibat politik kotor ini,” tuturnya.

  Sebagai bentuk perlawanan, pihaknya juga akan menutup Kantor Wali Kota Jayapura sampai ada pergantian Penjabat Wali Kota yang baru. “Nanti FPDP yang lain akan aksi di Kantor Gubernur, sementara kami bersama tua tua adat, akan pasang tanda larangan di Kantor Walikota Jayapura secara adat,” tegasnya.

  Tanda larangan ini akan dibuka, jika Christian Sohilait diganti dengan penjabat walikota yang baru. “Kami beri waktu sampai tanggal 10 November 2024, Pj Walikota sudah harus diganti orang baru, karena ini merusak etika demokrasi,” tegasnya.

   Tindakan ini, kata Yulianus tidak disokong pihak manapun, namun betul betul menyuarakan kebenaran demi terlaksananya demokrasi di Provinsi Papua. “Keterlibatan kami mendukung FPDP, bukan karena ada intervensi pihak tertentu, tapi kami melihat ada kejahatan demokrasi di sana,” tegasnya.

  Perwakilan Tokoh Pemuda Papua, Victor Buefa, mengajak masyarakat agar tidak terjebak dalam politik uang. Sekaligus mengajak masyarakat untuk ikut dalam aksi demonstrasi di Kantor Walikota Jayapura. “Saya mengajak semua masyarakat agar tidak terjebak dalam politik uang, karena ada sebutan dollar didalam rekaman ini, kamipun menolak politik uang,” tegasnya. (rel/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos