

Pj Walikota Jayapura, Frans Pekey (foto:Mboik/Cepos)
JAYAPURA– Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey mengungkapkan, pemberian parcel dari pihak swasta/pengusaha kepada ASN atau antara ASN baik bawahan maupun dengan atasan ataupun sebaliknya merupakan bagian dari bentuk KKN terutama gratifikasi yang harus dihindari oleh setiap aparatur sipil negara.
“Saya pikir untuk pemberian parcel sudah ada larangan, itu sudah dari beberapa tahun yang lalu, sudah tidak ada lagi parcel. Tidak boleh lagi ada. Dari swasta ke pejabat, ataupun dari bawahan untuk atasan. Itu sudah tidak ada lagi. Dan itu sekitar sudah 5 atau 6 tahun lalu kita sudah dilarang,” kata Frans Pekey, Kamis (4/4).
Dia menjelaskan pemberian parcel atau penyediaan parcel itu merupakan bagian dari hadiah karena itu sudah masuk unsur gratifikasi dan sudah dilarang oleh KPK. Kata dia kalaupun itu ada atau kedapatan harus dilaporkan ke KPK
“Masalahnya di situ, harus laporkan ke KPK tentang yang diterima,” ujarnya.
Karena itu, dia menegaskan bagi kalangan ASN maupun swasta dan pihak-pihak terkait lainnya supaya tidak memberikan atau menerima hadiah parcel dari pihak swasta yang punya kepentingan tertentu dan juga antara atasan maupun bawahan di lingkup ASN Pemkot Jayapura.
Termasuk pemberian parcel pada saat hari raya dan juga pelaksanaan pernikahan atau kegiatan lainnya juga tidak diperbolehkan lagi untuk memberikan parcel.
“Bahkan bukan hanya pada saat hari raya, tapi pada saat penyelenggaraan acara pernikahan, dan selain sebagainya. Itu sudah ada larangan dan di lingkup pemerintah kota Jayapura saya pikir sudah tidak ada lagi,” katanya.
Karena itu dia berharap seluruh aparatur sipil negara di Pemkot Jayapura itu harus mematuhi semua aturan yang ada termasuk terkait dengan Pemberian hadiah bagi pejabat tinggi ataupun menerima parcel dari pihak swasta.
“Edarannya sudah ada kan itu sudah berlaku sejak lama sehingga diharapkan semua ASN itu patuh,”harapnya.(roy/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, mengatakan pembahasan tindak lanjut akan dilakukan oleh masing-masing…
Regulasi ini mencakup empat (4) Raperda kategori APBD dan Delapan (8) Raperda Non-APBD guna…
Putusan Majelis Hakim Tipikor Jayapura tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya yang…
Sejumlah mama Papua datang dari berbagai Distrik di Kota Jayapura mengenakan sandal jepit, menggandeng…
Kepala Puskesmas (Kapus) Mopah Baru Severina SH. Wiratwanti menyampaikan, stok obat, terutama jenis obat yang…
Forecaster BMKG Wamena Ahmad Armanda menyatakan musim kemarau di wilayah Papua Pegunungan ini dimulai dari…