Pasca Unjuk Rasa, Pelayanan di RSJ  Abepura Normal

JAYAPURA-Direkur Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura dr. Guy Ema Come, M.PH mengaku pasca adanya unjuk rasa para dokter spesialis dan sub spesialis di Kantor Gubernur beberapa pekan kemarin, Pelayanan di SRJ Abepura saat ini kembali berjalan normal. Meski sempat ada aksi mogok, namun tidak berlangsung lama.

   “Sempat dua hari tidak ada layanan spesialis di Poli, hanya rawat jalan saja, tapi hal itu tidak ada kendala untuk pelayanan di RSJ,” kata Ema kepada   Cendrawasih Pos, di ruang kerjanya Senin (4/9).

  Ema menambahkan bahwa tuntutan para dokster spesialis dan sub spesialis memang telah mendapat respon dari pemerintah provinsi, namun SK perubahan terhadap tuntutan itu masih belum diterima oleh para dokter.

   “Tapi kami Direktur mendapat arahan, untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan sebelumnya,” ujarnya.

   Ema mengungakapkan di tengah gejolak ini, pihaknya tetap memperhatikan pelayanan. Sehingga kendala yang tengah dihadapi para dokter tidak berimbas pada pelayanan kepada pasien ODGJ.

  “Kita berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan, sehingga pelayanan berjalan dengan baik,” harapnya.

   Karena persoalan yang dihadapi para dokter spesialis dan sub spesialis, telah mendapatkan titik terang dimana antara pemerintah dengan para dokter telah melakukan mediasi. Maka, atas dasar itulah dokter spesialis kembali berkomitment untuk bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat.

  “Persoalan ini telah mendapat tanggapan dari Gubernur, tinggal Pergubnya yang belum ada,” kata Ema.

  Diapun mengatakan di tengah kondisi ini, pihaknya telah berkonsolidasi, dengan seluruh dokter umum dan keperawatan untuk siap apabila dalam kedaruratan dokter spesialis, dan sub spesialis.

  “Kita tidak bisa mengelak juga, karena dokter spesialis ini juga sedang menuntut hak mereka, mereka hanya menuntut perhatian Pemda saja,” bebernya.

  Apabila hak mereka  dipenuhi, tentu mereka juga akan lebih fokus dan serius menangani masalah kesehatan di Papua. Apalagi dokter sepesialis di Papua saat ini sangat terbatas hal ini harusnya perlu dipertimbangkan oleh Pemda.

  Dokter juga manusia yang butuh biaya hidup, apabila hak mereka dipenuhi saya rasa mereka tidak pernah ribut seperti ini, harapanya pemerintah baik daerah maupun pusat melihat persoalan ini secara serius,” pungkasnya. (rel/tri)