Sementara itu, Pj Gubernur Papua Ramses Limbong mengatakan bahwa dari total 1.214 koperasi di Papua, sebanyak 730 koperasi aktif (60,13%). Sedangkan sisanya 484 tidak aktif (39,87%). Kata Ramses, Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk merevitalisasi koperasi-koperasi tersebut sebagai bagian dari Koperasi Kampung Merah Putih.
Hingga 30 Mei 2025, dari total 948 kampung dan 51 kelurahan di Papua, seluruhnya telah menerima sosialisasi. Sebanyak 628 kampung telah melaksanakan Musdessus, dengan 143 koperasi telah terbentuk dan 24 lainnya dalam proses pengesahan notaris.
Pembentukan ini tersebar di Kabupaten Kepulauan Yapen (33 koperasi), Kabupaten Biak Numfor (11), Kabupaten Jayapura (9), dan Kota Jayapura (6). Namun, Ramses tidak menutup mata atas sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses ke kampung, sebaran demografis, serta minimnya SDM koperasi di tingkat kampung.
Untuk mengatasi hal ini, Pemprov Papua akan mendorong pembentukan koperasi kontekstual khas Papua, pilot project, revitalisasi koperasi lama, serta pelatihan dan pendampingan manajemen koperasi.
“Kami berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat, mulai dari pembentukan hingga penguatan SDM. Kami yakin koperasi-koperasi unggulan berbasis kearifan lokal akan tumbuh, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan,” pungkasnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Memperjelaskan himbauan tersebut, akademis Teknik Geofisika Universitas Cenderawasih, Dr. Noper Tulak, M.Sc menyebutkan bahwa Kota…
Aksi grebek sampah ini dipimpin langsung Pasi Ter Kodim 1707/Merauke, Kapten Czi Sage dengan melibatkan…
Penyerahan paket sembako ini dilakukan langsung Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga didampingi Kabag Ops Polres…
Musibah besar melanda SDN 05 Batanganai Kamis (27/11) pagi. Semua bangunan sekolah itu ambruk. Pasalnya,…
Fraksi mengingatkan kembali bahwa lahirnya UU Otsus Papua Tahun 2001—yang kemudian direvisi menjadi UU No.…
“Anggaran pemangkasan dari pusat cukup signifikan, maka daerah berpikir untuk mencari cara menutupi defisit Anggaran…