

Pj Sekda Kota Jayapura Robby Kepas Awi (kanan) saat berbincang dengan Kepala BKPP Kota Jayapura Robert J Betaubun bersama Kepala OPD lainnya di salah satu hotel di Kota Jayapura, belum lama ini. (FOTO: Priyadi/Cepos)
JAYAPURA-Pj Sekda Kota Jayapura Robby Kepas Awi, mengungkapkan, sampai dengan hari ini pemerintah Kota Jayapura belum mendapatkan informasi resmi terhadap penghapusan pegawai tenaga honorer.
Oleh karena itu, pegawai honorer di lingkungan Pemkot Jayapura dan ASN masih bekerja seperti biasa, namun pada waktu dekat para tenaga honorer ini akan ikut seleksi.
“Untuk informasi penghapusan tenaga honorer kita belum dapat informasi dari pusat, namun kalau Tuhan berkenan tenaga honorer di lingkungan Pemkot Jayapura akan mengikuti seleksi karena data dan semua persyaratan mereka telah lakukan sehingga tinggal menunggu waktu secara nasional kapan diumumkan dan Pemkot pasti akan menyesuaikan dengan pemerintah Provinsi Papua.”tuturnya.
Sementara itu, sebelumnya Pj Wali Kota Jayapura Frans Pekey mengatakan, untuk tenaga honorer yang usinya lebih 35 tahun tidak bisa mengikuti seleksi penerimaan ASN, tetap akan diperhatikan dengan diangkat menjadi P3K dan di Tahun 2023 sudah dilakukan pengangkatan tenaga honorer di lingkungan sekolah menjadi tenaga P3K. Dimana semua akan dilakukan secara bertahap dan diharapkan semua juga harus bersabar.
Sedangkan untuk berapa jumlah tenaga honorer yang ada di Kota Jayapura masih terus dilakukan verifikasi data lengkap oleh BKPP Kota Jayapura karena ada yang sudah pindah dan jadi ASN di kabupaten lain ada yang diterima di tempat kerja lain, ada yang pindah ke luar daerah sehingga data terus diupadate.(dil/tri)
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…