Categories: METROPOLIS

Kebijakan Pemekaran Dinilai Sikap Nekat Pemerintah 

JAYAPURA-Salah satu tokoh Papua, Wenan Watori mengkritisi sikap pemerintah pusat yang memaksakan masyarakat Papua untuk melakukan pemekaran tanpa memikirkan kelayakan dan pikiran orang Papua, yang jelas menolak pemekaran

  Wenan mengatakan, pemerintah pusat dinilai nekat melakukan pemekaran tanpa persetujuan orang Papua secara baik dan menyeluruh. Bahkan, Wenan menilai pemekaran ini untuk melakukan pelunasan hutang dan strategi pemecah belah masyarakat Papua dan semakin termarjinal.

   “Rakyat Papua bisa bilang bahwa  kebijakan pemekaran di tanah Papua pada saat utang negara yang sangat besar, pandemi masih melanda dunia dan Indonesia dan dana Otsus yang meningkat sedikit adalah tak masuk akal, nekad, menunjukkan kepanikan negara,” katanya di Jayapura, Kamis, (3/2).

   Ini juga menilai kebijakan ini  merupakan strategi politik dari pemerintah pusat untuk memecah-belah masyarakat Papua dengan investasi yang sembarang untuk melunasi hutang Indonesia.”Ini menjadi politik pecah belah agar rakyat Papua agar investasi bisa sembrono masuk guna bayar utang yang mengkhawatirkan serta guna jaga legacy pemimpin negara, Rakyat kecil bisa baca hal itu dengan mudah,” ujarnya.

  Dia berharap agar pemerintah Presiden Jokowi, membicarakan hal ini dengan baik bersama masyarakat Papua yang hari ini jumlahnya minoritas di Papua dan menjadi daerah termiskin dengan IPM terendah, namun dipaksakan untuk dibangun pemekaran yang menurutnya terkesan dipaksakan dan ia menilai hal ini seperti zaman Orde Baru

   “Sebaiknya bicara baik-baik dengan rakyat dan berhenti gunakan akal bulus seperti zaman orde lama dan orde baru,” paparnya. (oel/tri)

newsportal

Recent Posts

Penyelundupan Vanili dan Pakaian Bekas Senilai Rp1,5 Miliar Digagalkan

"Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan vanili kualitas super asal PNG sebanyak tujuh koli dengan total…

6 hours ago

Rumah Tenaga Medis hingga Jalan Jadi Aspirasi Warga Mamberamo Raya

Kepala Kampung Warembori, Steven Samber, meminta Pemerintah Provinsi Papua melanjutkan pembangunan Koperasi Nelayan Merah Putih…

7 hours ago

Komnas HAM: Itu Kejahatan Serius!

Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menilai peristiwa tersebut sebagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia…

8 hours ago

Korban Hanyut Kali Uwe Capai 23 Orang yang Ditemukan

Upaya pencarian terhadap korban yang hanyut di Kali Uwe beberapa waktu lalu belum usai. Di…

9 hours ago

Utamakan Kelompok Rentan, Berikan Trauma Healing Bagi Anak-anak

Menyikapi krisis kemanusiaan ini, Kepolisian Resor (Polres) Jayawijaya bergerak cepat mengambil peran ganda tidak hanya…

10 hours ago

Didemo Ratusan Jemaat, Pembangunan Dermaga Satrol Dihentikan

Komandan Kodaeral X Jayapura, Mayjen TNI (Mar) Sugianto, secara tegas menyatakan penghentian rencana pembangunan Dermaga…

11 hours ago