JAYAPURA-Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong menyebut serapan anggaran Pemerintah Provinsi Papua hingga akhir September 2024 ini mencapai sekitar 60 persen.
Menurut Ramses, serapan anggara sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sudah cukup baik. Hanya Dinas PUPR yang tergolong masih rendah sampai sekarang.
“Rendahnya serapan anggaran ini dikarenakan proses pekerjaannya masih berjalan, tapi akan meningkat di Oktober dan November,” kata Ramses kepada wartawan, Senin (30/9).
Lanjutnya, serapan anggaran ini tidak bisa dilihat dari besar kecilnya. Tetapi harus dilihat dari prosesnya sudah berjalan atau belum.
“Proses pekerjaan atau pengadaan kontraknya sudah jalan belum, kalau sudah progresnya seperti apa, nanti daya serap dilihat dari situ. Kalau daya serap sudah 50 persen, kenapa belum ditagih, nah kita lihat progresnya begitu,” ujarnya.
“Jadi yang rendah itu di Dinas PUPR, namun rendah disini bukan berarti tidak kerja, tapi masih berproses,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PU Provinsi Papua, Amos Wenda mengatakan alasan serapan anggaran di PU masih tergolong rendah lantaran pekerjaan mereka tidak sama dengan instansi lainnya. “Biaya belanja harus dipertanggungjawabkan dan bermanfaat untuk masyarakat, dan tuntutan ke saya adalah fisik,” kata Amos kepada wartawan, Selasa (1/10).
Dikatakan Amos, mengeluarkan dana yang bersumber dari negara tidak serta merta dikeluarkan dulu lalu pertanggung jawaban. Melainkan pekerjaan harus berjalan barulah pihaknya mengeluarkan anggaran sesuai nilai pekerjaan itu sendiri.
“Bukan karena penyerapan anggarannya yang rendah, melainkan fakta hukumnya harus sesuai dengan anggaran yang saya keluarkan. Dan penyerapan anggaran bisa meningkat di Oktober minggu kedua,” jelasnya.
Alasan penyerapan anggaran bisa meningkat di Oktober minggu kedua lantaran penyelesaian pekerjaan yang bersumber dari Dana Tambahan Infrasruktur (DTI) selesai di bulan itu. Begitu juga dengan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Amos mengatakan pekerjaan yang bersumber dari anggaran DAK 100 persen akan selesai pada Oktober ini, seperti pekerjaan jalan di Sarmi, Demta, Biak dan Supiori.
Sementara itu, Amos menjelaskan total anggaran yang dikelola oleh Dinas PUPR setelah DOB sebesar Rp 600 miliar. Terbagi dalam Rp 1 miliar lebih untuk operasional kantor, Rp 100 miliar bersumber dari DAK dan Rp 400 miliar bersumber dari DTI. “Penyerapan anggaran di PU sedang berjalan, dimungkinkan minggu kedua Oktober sudah 50 persen,” pungkasnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos