

Ellen Montolalu (FOTO:Robert Mboik/Cepos)
JAYAPURA-Penjabat Wali Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey, M.Si., telah meminta sekolah-sekolah mulai dari jenjang SD, SMP sampai SMA agar tidak melakukan pemungutan biaya pendaftaran dalam proses pendaftaran siswa-siswi baru tahun 2023 2024.
Penjabat Wali Kota Frans Pekey berharap sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan yang ada di Kota Jayapura bisa mematuhi penegasan yang sudah disampaikan tersebut.
Menindaklanjuti arahan Penjabat Wali Kota Jayapura, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura terus melakukan pemantauan dan sosialisasi kepada sejumlah sekolah terkait dengan pendaftaran peserta didik baru tahun 2023 ini.
Salah satu yang paling gencar untuk melakukan pengawasan di lapangan adalah Bidang Sekolah Dasar.
“Pemkot Jayapura mangambil sikap tegas dengan melarang satuan pendidikan memungut biaya Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ini” kata Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Ellen Montolalu, saat melakukan pemantauan di sejumlah sekolah baru-baru ini.
Pihaknya telah memastikan proses penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2003-2024 ini jenjang sekolah dasar dilaksanakan pada Juli 2023.
“Sehubungan dengan itu, Dinas Pendidikan terus melakukan sosialisasi PPDB di sekolah-sekolah di Kota Jayapura. Bahkan, melalui Bidang SD dan PAUD Dinas Pendidikan gencar melakukan monitoring PPDB,” katanya.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada kepala sekolah dasar di kota Jayapura untuk tidak menerima uang dalam bentuk apapun atau melakukan pungutan saat pelaksanaan PPDB tahun ini. Menurutnya, PPDB harus murni dan bebas dari biaya apapun.
Saat ini pihaknya belum menerima laporan apapun, tetapi pengawasan akan tetap jalan, untuk memastikan PPDB ini berjalan sesuai aturannya.
“Sudah pasti ada rapat bersama pihak sekolah, komite dan orang tua siswa. Jadi untuk PPDB ini sifatnya gratis, tidak ada pungutan biaya apapun,” tutupnya. (roy/nat)
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…