JAYAPURA – Eskalasi kekerasan bersenjata khususnya di daerah pegunungan belakangan ini cenderung meningkat. Konsekwensinya juga tak sedikit mengingat beberapa nyawa harus hilang akibat tembak menembak, bahkan daerah yang sebelumnya adem ayem ternyata muncul gerakan baru. Terkait ini dari pengamat social politik Uncen, Marinus Yaung, hal tersebut tak lepas dari sebuah kebijakan yang terburu – buru. Ia menyinggung surat keputusan Menkopolhukam soal status teroris yang menurutnya seharusnya dalam surat tersebut ditulis lebih detail.
“Rincikan maksudnya, semisal kelompok terorisme Lekagak Telenggen, kelompok terorisme Egianus Kogeya atau kelompok mana. Tapi kalau menyebut KKB Papua, ini diterjemahkan lain di lapangan oleh tokoh gereja, tokoh agama dan masyarakat,” kata Marinus Yaung dibalik ponselnya, Rabu (2/6). Yang diterjemahkan di lapangan adalah semua wilayah pegunungan tengah adalah wilayah dicap terorisme. Bahasa ini akhirnya menimbulkan ketakutan bagi masyarakat di Papua sehingga memunculkan perlawanan yang semakin membesar.
“Hari ini kita dikagetkan seperti munculnya nama Lamek Taplo di Pegunungan Bintang yang bikin aksi tiba – tiba. Daerah (Pegunungan Bintang) yang dulunya tenang sekarang seperti ini. Lalu di Yahukimo juga muncul. Ini karena tidak ada penjelasan yang detail,” cecarnya. “Saya menyampaikan jangan mengeluarkan kebijakan yang tergesa – gesa apalagi dalam keadaan marah sebab nanti menimbulkan persoalan baru di lapangan dan kontra produktif terhadap semangat Presiden Jokowi untuk merebut hati dan pikiran orang Papua,” sambung Yaung.
Ia menyebut ini kebijakan tanpa konsultasi kemudian buru – buru menetapkan dan ini memperburuk situasi Papua dan Jakarta. Lalu penetapan status ini sepertinya tidak menghargai keberadaan DPRP maupun MRP di Papua. “Pemerintah Jakarta tidak pernah mau duduk dengan DPRP maupun MRP soal status ini. Hanya mengundang beberapa orang yang benar tokoh ataupun menokohkan dirinya sendiri kemudian status tersebut ditetapkan. Ini saya anggap semakin memperburuk situasi hubungan antara Papua dan Jakarta,” tambahnya.
Harusnya kata Yaung ruang komunikasi pusat dan MRP – DPRP ini dibuka dan bukan mengambil keputusan sendiri. “Saya lihat persoalannya adalah ketidaksalingpercayaan. Solusinya adalah harus meninjau kembali keputusannya, kalau bisa dilakukan konsultasi dan sosialisasi dulu dan dipertegas uraiannya dan prosedur penanganannya seperti jadi bukan secara tiba – tiba,” tutupnya. (ade/wen)