Sementara itu staf ahli Gubernur Papua, Elsye Rumbekewan, mengatakan keberadaan sekwan harus bisa menjembatani antara kepentingan eksekutif dan legislative. Diakui, kadang-kadang di satu sisi juga kinerja membutuhkan kesabaran, membutuhkan pengabdian yang lebih.
Karena itu, lewat rakerda ini hal yang diharapkan oleh Pj Gubernur, para sekwan perlu merancang program-program untuk memberdayakan diri sendiri dan mampu menjembatani pekerjaan atau menjembatani apa yang menjadi tugas pokoknya sebagai penghubung antara eksekutif dan legislatif.
“Kemudian mereka juga merumuskan program kegiatan untuk mengedukasi anggota dewan yang baru, sehingga mengedukasi itu dengan maksud supaya anggota dewan yang baru ini sedikit banyak memahami aturan-aturan yang berlaku terkait dengan apa, pembiayaan, keuangan yang terkait. Karena ada aturan yang mengatur siapapun dia ketika hal itu berhubungan dengan keuangan negara, maka kita harus pertanggungjawabkan sesuai dengan aturan. sehingga tidak tidak menyulitkan mereka dalam tugas mereka,” tambahnya. (roy/tri).
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Berdasarkan hasil penyelidikan awal otoritas kepolisian, pelaku melancarkan aksinya dengan skema yang terstruktur. Mereka menjanjikan…
Sebanyak 141 warga negara Indonesia (WNI) tercatat sedang menjalani proses hukum dan hukuman di Papua…
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dr. Benedicta C. H. Rahangiar menjelaskan, koordinasi penanganan KLB…
Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom) pada Rabu (24/6), JAM Pidsus…
Keputusan tersebut tidak datang begitu saja. Taufik diketahui sempat meminta saran kepada mantan atasannya, Dadang…
Laporan itu menjadi salah satu tuduhan paling serius yang pernah dilontarkan terhadap Israel sejak perang…