Bansos dan PKH Tahap IV Disalurkan

JAYAPURA-Pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap IV termasuk data susulan tahap III KPM  penerima program tersebut.

Eksekutif General Manager Kantor Cabang Utama PT Pos Indonesia Jayapura, Dedi Metroy Siahaan menjelaskan, ada 22 ribu KPM untuk tahap IV dan 13 ribu data susulan KPM tahap III. Sehingga total keseluruhan mencapai 35ribu KPM yang akan mendapatkan Bansos dan PKH itu.

    “Untuk hari ini sudah jadwalkan penerima bansos sembako, PKH, maupun sembako saja, ataupun sembako dengan PKH di 13 titik penyaluran. Dan  Untuk alokasi susulan tahap tiga  13.000 sekian dan sekaligus tahap 4,  mencapai sekitar 22 ribu penerima manfaat. Hari ini kita menyampaikan penyerahan secara simbolis oleh pemerintah daerah,”Kata Dedi Metroy Siahaan,Kamis (30/11).

   Sementara itu, Asisten I Setda Pemkot Jayapura, Evert Meraudje mengatakan,metode penyaluran bansos maupun PKH belakangan ini sudah cukup baik. Misalnya ketika seorang KPM akan mencairkan dana bantuan, maka KTPnya harus discan terlebih dulu. Kalau terbaca pada sistem maka uangnya akan keluar.

  “Itu berarti yang sudah meninggal atau pindah tidak mungkin dia terbayar dan itu sudah menghindari eror,” katanya.

   Namun demikian, pihaknya berharap kedepanya masyarakat Papua yang tersebar di 14 kampung di kota Jayapura itu harus didata secara baik. Supaya tidak lagi terjadi kesenjangan data KPM seperti yang terjadi saat ini.

  “Mungkin karena datanya dari pusat, jadi kita  berharap instansi teknis lebih  proaktif untuk mendata masyarakat kita yang ada dikampung kampung. Karena kalau kita lihat ini tidak berimbang, sehingga ke depan masyarakat di 14 Kampung itu sudah terdata semua. Sehingga bantuan ini lebih tepat sasaranya,” ungkapnya.

   “Data ini dia muncul bersifat glondongan, data dari tahun berapa punya ini, harus di validasi terus.  Teman teman harus bekerja keras untuk mendata dari kampung kampung kita di port numbai ini ada 14 kampung. Pemkot akan melakukan perbaikan data terbaru di Januari 2024 nanti, sehingga  yang tidak terdata bisa dimasukkan lagi ke sistem yang ada, sistem ini ada di Jakarta,” tambahnya. (roy/tri).