Categories: METROPOLIS

Kondisi Ekonomi Lesu, 1.500 Sektor Usaha Terkena Imbas

JAYAPURA– Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Jayapura, Filep Hamadi mengatakan, secara umum kondisi perekonomian di Kota Jayapura mengalami dampak dari akibat lesunya perputaran keuangan di Kota Jayapura.

    Hal itu terbukti dengan adanya sejumlah pelaku usaha di Kota Jayapura yang belum melanjutkan atau memperpanjang izin usahanya hingga Oktober ini. Baik secara permanen maupun ada juga yang tidak memperpanjang izin usahanya untuk sementara waktu.

    “Kalau hasil teman-teman ke  lapangan, kondisi ekonomi memang lesu,” kata Filep Hamadi, Rabu (30/10).

   Dia mengatakan ekonomi lesu ini bisa saja dipengaruhi oleh banyak factor, bisa juga karena adanya pergantian atau peralihan kepemimpinan mulai dari tingkat pusat sampai di daerah. Termasuk juga pemilihan anggota legislatif baru yang juga dirasakan dari tingkat pusat sampai di daerah.

   Kemudian secara khusus, Kota Jayapura saat ini bukan lagi menjadi pusat dari semua kegiatan pemerintahan di wilayah Papua. Namun sejak adanya pemekaran daerah otonomi baru di Papua, hampir dipastikan sejumlah sektor usaha memang sangat terkena imbas terutama usaha di bidang perhotelan dan beberapa sektor usaha lainnya.

   “Jadi dengan adanya provinsi baru ini, konsentrasi investasi itu terpecah. Jadi para pelaku usaha ini sudah bergeser ke daerah otonomi baru. Baik di Papua Pegunungan, Papua Selatan dan beberapa daerah pemekaran baru lainnya,” ungkapnya.

   Dari data yang ada di dinas tersebut, sampai saat ini ada sekitar 1.500 pelaku usaha dari berbagai sektor belum melakukan perpanjangan izin. Namun, tidak memperpanjang izin ini bukan berarti menutup usahanya. Tetapi dari jumlah tersebut ada juga sekitar puluhan sektor usaha di Kota Jayapura yang menutup usaha secara permanen.

   “Jadi mereka mengajukan surat secara resmi kepada Pemerintah Kota Jayapura melalui DPM PTSP, diajukan penutupan itu di tahun 2023 dan juga di 2024 ada. Tapi kalau data yang sampai dengan Oktober ini belum memperpanjang izin ada 1.500,”ungkapnya.(roy/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Recent Posts

Ketika Sekolah Formal Tak Lagi Terjangkau, PKBM Menjadi Pintu Kedua

Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud) tahun 2023 menunjukkan, sebanyak 152.319 anak di…

6 hours ago

Pemprov Papua Barat Tingkatkan Status Siaga Karhutla Menjadi Waspada

Pemerintah Provinsi Papua Barat telah meningkatkan status penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari siaga…

11 hours ago

Trafik Pelabuhan Merauke Tumbuh di Atas 10 Persen

Pengembangan Pelabuhan Merauke terus dipersiapkan seiring meningkatnya aktivitas dan trafik angkutan barang. Saat ini, pengembangan…

12 hours ago

BKPSDM Provinsi Papua Pegunungan Didesak Beri Kepastian

Koordinator Umum, Bertho Nayak Entama, menegaskan bahwa proses CASN Formasi 2024 telah berjalan cukup lama,…

13 hours ago

Kebakaran di Dok IX, Polisi Tetapkan Satu Tersangka

  Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Fredrickus W.A. Maclarimboen mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik…

14 hours ago

Serapan APBD Baru 45 Persen, Pimpinan OPD Diwarning

Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, MM., melontarkan peringatan keras kepada seluruh…

15 hours ago