“Kita dari IPHI tentunya mendukung semua proses tahapan mulai dari sejak orang mendaftar sampai pelayanannya sampai dengan saat hajinya. Kami sebagai ormas ya terus ikut mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah pusat,” lanjutnya.
Slamet menilai, di era serba berkembang dan maju, organisasi pun dituntut untuk dapat menyesuaikan diri, begitu pun dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Kata Slamet, untuk penyesuaian di daerah sendiri nantinya menunggu diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Kementerian Haji. Namun, ia melanjutkan bahwa tentunya akan ada pembagian tugas antara Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Haji Republik Indonesia. (mww/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pangan Papua Sri Utami mengatakan pihaknya mendukung pelaksanaan MBG sebagai bagian…
“Program MBG sangat strategis bagi Papua karena mendukung 'Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmonis’…
‘’Pelakunya 2 orang. Satu membawa parang dan satu pelaku lainnya membawa pisau. Luka besar pada…
Ini terlihat di dua rumah sakit pemerintah yakni RSJ Abepura dan RSUD Jayapura. Bahkan untuk…
Persipura kini masih berada pada peringkat ketiga dengan koleksi 33 poin. Mereka hanya terpaut satu…
”Sehingga pada malam ini saya selaku kepala Basarnas, selaku SAR Coordinator mendeklir bahwa operasi pencarian…