“Kita dari IPHI tentunya mendukung semua proses tahapan mulai dari sejak orang mendaftar sampai pelayanannya sampai dengan saat hajinya. Kami sebagai ormas ya terus ikut mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah pusat,” lanjutnya.
Slamet menilai, di era serba berkembang dan maju, organisasi pun dituntut untuk dapat menyesuaikan diri, begitu pun dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Kata Slamet, untuk penyesuaian di daerah sendiri nantinya menunggu diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Kementerian Haji. Namun, ia melanjutkan bahwa tentunya akan ada pembagian tugas antara Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Haji Republik Indonesia. (mww/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Kepala Kampung Warembori, Steven Samber, meminta Pemerintah Provinsi Papua melanjutkan pembangunan Koperasi Nelayan Merah Putih…
Harga tomat yang biasanya berada di kisaran normal kini menembus Rp 45.000 - 60.000 per…
Selain itu, bermain sepak bola juga lazim dilakukan di berbagai lokasi terbuka, situasi yang menurutnya…
Crosser kebanggaan Papua yang menorehkan prestasi gemilang dan kejuaraan nasional itu mengumpulkan poin sempurna dengan…
Lokasi wisata ini berada tidak jauh dari kawasan wisata Tobuso dan mulai dikenal luas sejak…
Pemerintah Kabupaten Jayapura akan melakukan kajian terhadap jumlah aparatur sipil negara (ASN) dan beban kerja…