

Bupati Mimika, Johannes Rettob. (Foto: Cenderawasih Pos/Moh. Wahyu Welerubun).
MIMIKA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian kabarnya masih mempertimbangkan pengusulan Johannes Rettob menjadi Bupati Mimika definitif.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempe Wetipo menjelaskan, surat usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika telah sampai di meja Mendagri.
Namun, hal itu masih perlu dipertimbangkan secara baik dan matang sebelum diputuskan.
“Kalau sampai pertengahan Agustus, artinya masa jabatan Plt Bupati tersisa satu bulan lagi. Sehingga sementara kita lakukan kajian dari sisi aturan efektif atau tidak jika diaktifkan dengan masa waktu tersisa 1 bulan. Kalau pengaktifan dengan waktu tersisa 1 bulan sama saja dan sangat disayangkan,” kata Wetipo saat ditemui wartawan di Hotel Cendrawasih 66, Timika, Papua Tengah pada Rabu (17/7/2024).
John mengatakan, yang menjadi pertimbangan Mendagri apakah efektif atau tidak bila Mendagri mengeluarkan SK dengan Johannes Rettob sebagai Bupati Mimika definitif, sedangkan masa jabatan Johannes Rettob sebaga Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Mimika akan berakhir di pertengahan bulan Agustus 2024.
Menurutnya, bila masa jabatan tersisa sekitar 3 sampai 4 bulan mungkin Kemendagri bisa langsung mengeluarkan SK dan dapat dilakukan pelantikan.
John menyebut, selama Johannes Rettob ditunjuk sebagai pelaksana tugas Bupati Mimika tidak ada masalah dan proses pemerintahan berjalan normal. (mww)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Bagi Kota Jayapura, keberhasilan Nelce bukan sekadar prestasi seorang pelajar. Ada nama sekolah, keluarga, Kota…
Ada yang berbeda dari launching Persipura kali ini. Untuk pertama kalinya, rangkaian launching akan digelar…
Plt. Kepala BPS Papua, Akhmad Jaelani, mengatakan karakteristik wilayah Papua membuat proses pendataan membutuhkan…
Penyaluran bantuan pangan ini menyasar 37.401 penerima bantuan pangan yang tersebar di 25 kelurahan dan…
Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Papua bersama seluruh DPD PAN tingkat kabupaten/kota…
Status baru sebagai ASN membawa tanggung jawab yang lebih besar untuk mengabdi kepada negara…