Categories: MIMIKA

Mutasi Jabatan di Mimika Jadi Sorotan Sejumlah Lembaga Tinggi Negara

MIMIKA – Mutasi jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika yang dilakukan beberapa kali dalam tahun 2024 menjadi sorotan sejumlah lembaga tinggi negara di Jakarta.

Bupati Mimika, Johannes Rettob mengungkapkan, lembaga-lembaga yang menyoroti proses mutasi jabatan di Mimika diantaranya adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN), Menpan-RB, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Ombudsman, Kantor Staf Presiden (KSP) hingga Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Johannes menyebutkan, beberapa kali pelaksanaan mutasi diketahui tidak mengikuti aturan yang berlaku. Ia menyebut, proses mutasi di Mimika tidak sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Keterampilan (NSPK) serta manajemen aparatur sipil negara (ASN).

  Seperti diketahui, pelaksanaan mutasi jabatan ini berlangsung saat Bupati Mimika nonaktif, Eltinus Omaleng masih menjabat.

Sedangkan, kata Johannes bupati tidak bisa melaksanakan mutasi jabatan pada 6 bulan terakhir di masa jabatannya. Ia melanjutkan, hal ini boleh dilakukan apabila ada izin dari Menteri dalam negeri.

Sementara rotasi jabatan yang dilakukan beberapa waktu lalu terbilang cukup gila dimana mutasi dilakukan besar-besaran hingga banyak pejabat yang harus gigit jari sembari terima nasib akibat dinon-jobkan.

 “Ini yang kami lagi proses. Mudah-mudahan Mendagri bisa mengizinkan secepatnya dan kemudian kita bisa melakukan pengisian jabatan dan juga rotasi jabatan,” kata dia, menambahkan. (mww)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

14 hours ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

15 hours ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

16 hours ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

17 hours ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

18 hours ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

19 hours ago