Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPUD Mimika, Hironimus Kia Ruma membenarkan, berkaitan dengan unjuk rasa ini, sebelumnya pada saat pleno tingkat kabupaten, keberatan yang disampaikan para saksi dari Partai Demokrat justru membawa form C hasil.
Hironimus menjelaskan, menurut para saksi saat pleno tingkat distrik, Panitia Pemilihan Distrik (PPD) tidak memberikan ruang bagi para saksi.
Lanjutnya, karena aspirasi tersebut disampaikan langsung ke KPU di tingkat kabupaten maka mekanismenya adalah harus diteruskan ke tingkat provinsi.
“Nanti (KPU) provinsi melakukan koreksi di sana untuk keputusan apapun akan kami tindak lanjuti. Kalau memang harus dikembalikan ya kami akan kembalikan, seperti itu mekanismenya,” tandasnya.
Kemudian, berkaitan dengan dugaan kecurangan pada PPD, kata Hironimus harus ditindak melalui Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). (mww)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Suster Yosephin Temelap mengatakan, api muncul dengan cepat diduga dari area dapur. Saat itu aktivitas…
Pemerintah Provinsi Papua menyatakan produksi telur ayam di empat kabupaten kini telah melampaui kebutuhan harian…
Para pengelola pantai dan penyedia jasa penyewaan pondok wisata kini harus menelan pil pahit…
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Uskup Agung Merauke Mgr. Petrus Canisius Mandagi, M.S.C., Uskup…
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Richard J. Nahumury, mengatakan Festival Port…
Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM)…