Ruben menilai, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bobot, menjaga kualitas Perda, menjaga materi atau norma ataupun substansi hukum dari rancangan Perda tersebut agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
“Kita berharap bahwa setelah kegiatan ini tentu ada langkah-langkah selanjutnya dengan membangun komunikasi dengan pihak DPRD Kabupaten Mimika sehingga apa yang diusulkan ini bisa mendapat prioritas untuk ditetapkan di tahun ini,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat Rudolf Angkouw,S.Ip mengatakan, ni merupakan amanat dari peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 dalam pasar 1 dan 2 di dalam penegakan Perda dan Perbup dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum harus diatur dengan Perda.
Ia menyebut, tahapan awal pihaknya menyerahkan kepada Kanwil Kemenkumham Provinsi Papua untuk dikoreksi substansi perdanya. Pihaknya juga mengundang tim produk hukum untuk melihat arah landasan hukum serta substansi Ranperda yang dibahas.
“Kota mendahului DPR sebelum masuk ke dalam tahap pembahasan harmonisasi dengan DPRD. Jadi tahap awal ini kita dengan tim dari Kanwil Hukum dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Mimika untuk melihat bagaimana kekurangan atau isi substansinya, (apakah) sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya. (mww)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
dr. Beeri I.S. Wopari, M.Kes., mengatakan data tersebut mencakup warga yang mendapat pelayanan kesehatan, baik…
Ribuan objek yang berhasil dipulangkan mencakup, sekitar 1.000 unit artefak kehidupan sehari-hari dan ritual,…
Ia mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Jayapura, tenaga kesehatan, TNI-Polri, serta masyarakat yang bergerak menangani…
Aksi pembakaran ban dan penutupan jalan dengan batang kayu ini dilakukan sebagai bentuk protes keras…
Rama mengatakan BGN akan melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan MBG menyusul dua kejadian dugaan keracunan…
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Transmigrasi (Kementrans) bersama Pemerintah Provinsi Papua Selatan…