Menurut Johannes, ia telah mengusulkan banyak nama untuk penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) dari BKN. Namun, lembaga negara yang satu ini justru menolaknya karena banyak ASN lingkup Pemkab Mimika yang tidak tertib administrasi.
Johannes menegaskan, tak hanya menyangkut SKP, banyak data pegawai yang ternyata tidak lengkap di aplikasi MyASN. “Banyak ASN yang belum mengunggah surat keputusan (SK) jabatan maupun pangkat terbaru sehingga profil kepegawaian mereka dianggap tidak valid oleh sistem pusat,” tegasnya.
Bahkan, tak hanya masalah dokumen, ada juga temuan fatal terkait jenjang karier yang melompati aturan. Johannes mendesak ASN agar sadar diri dan mengajukan pengunduran diri sebelum dinonaktifkan secara paksa oleh sistem. (mww/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Papua Nugini dan Kepulauan Solomon Okto Dorinus Manik membahas…
Di tengah pilihan pekerjaan yang kerap dikaitkan dengan gelar sarjana, Rio justru mengambil jalan…
Direktur Reserse Narkoba Polda Papua, Kombes Pol. Alfian, mengatakan operasi ini merupakan bagian dari…
Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua menyatakan komitmen penuh untuk membantu percepatan penanganan banjir di Kota…
Wakil Walikota Dr. Ir. H. Rustan Saru, MM, mengaku hingga saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot)…
Fenomena udara yang menyelimuti kawasan Kota dan Kabupaten Jayapura belakangan ini dipastikan murni merupakan fenomena…