Menurut Johannes, ia telah mengusulkan banyak nama untuk penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) dari BKN. Namun, lembaga negara yang satu ini justru menolaknya karena banyak ASN lingkup Pemkab Mimika yang tidak tertib administrasi.
Johannes menegaskan, tak hanya menyangkut SKP, banyak data pegawai yang ternyata tidak lengkap di aplikasi MyASN. “Banyak ASN yang belum mengunggah surat keputusan (SK) jabatan maupun pangkat terbaru sehingga profil kepegawaian mereka dianggap tidak valid oleh sistem pusat,” tegasnya.
Bahkan, tak hanya masalah dokumen, ada juga temuan fatal terkait jenjang karier yang melompati aturan. Johannes mendesak ASN agar sadar diri dan mengajukan pengunduran diri sebelum dinonaktifkan secara paksa oleh sistem. (mww/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Gebyar Pajak 2026 yang digelar di halaman Kantor Bapenda Papua, Kamis, 13 Agustus 2026,…
Menindaklanjuti arahan Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda)…
Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Jayapura Kota menangkap dua pemuda berinisial J.W (18) M.P (18)…
Ribuan personel tersebut terdiri dari unsur TNI, Polri, serta aparatur Pemerintah Daerah (Pemda) tingkat…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan progres pembangunan kantor Gubernur Papua…
Asep mengatakan, dalam pelaksanaan upacara tersebut, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil…