Selain masalah kecepatan tender, Johannes juga menyoroti maraknya kontraktor luar daerah yang memenangi proyek di Mimika namun tidak memiliki basis operasional di Timika.
Pemerintah daerah tengah mengkaji regulasi yang mewajibkan penyedia jasa memiliki kantor cabang lokal guna memastikan kontribusi pajak masuk ke kas daerah Mimika.
“Memang inginnya kita harus punya kantor yang melakukan Pengadaan Barang dan Jasa mengikuti tender itu di Timika, karena apa? Keterkaitan dengan pembayaran pajak,” tegas Johannes. (mww/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Keberagaman ini menurutnya harus dipelihara sebagai modal dasar untuk membangun tatanan sosial yang adil…
Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengatakan kasus tersebut bermula ketika korban…
Kejaksaan Negeri (Kejari) Merauke masih terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam program revitalisasi Universitas…
“Sebentar lagi selesai.” Kalimat ini mungkin sering muncul saat sedang mengerjakan tugas atau mengejar deadline.…
Usai melalui beberapa tahapan test yang dilakukan dari oleh pansel dan BKN, akhirnya Gubernur Papua…
Selama ratusan bahkan ribuan tahun, bumi dan laut telah menghidupi miliaran manusia. Lebih dari 17…