Selain masalah kecepatan tender, Johannes juga menyoroti maraknya kontraktor luar daerah yang memenangi proyek di Mimika namun tidak memiliki basis operasional di Timika.
Pemerintah daerah tengah mengkaji regulasi yang mewajibkan penyedia jasa memiliki kantor cabang lokal guna memastikan kontribusi pajak masuk ke kas daerah Mimika.
“Memang inginnya kita harus punya kantor yang melakukan Pengadaan Barang dan Jasa mengikuti tender itu di Timika, karena apa? Keterkaitan dengan pembayaran pajak,” tegas Johannes. (mww/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama seksi infrastruktur melakukan peninjauan pembangunan akses jalan,…
Selain itu, Apolo juga mengajak masyarakat untuk ikut mengambil bagian dan turut serta dalam pembangunan…
‘’Sebuah prestasi tidak dihasilkan secara instan tapi lewat kerja keras, berjenjang dan penuh disiplin. FLS3N…
Kejadian berlangsung di Cafe, Resto, Bar and Live Music Panhead, Palembang, sekitar pukul 02.40 WIB.…
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara serentak di…
Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang mengatakan pembangunan koperasi tidak hanya difokuskan pada…