

Suasana rapat pelaksanaan verifikasi Kota Layak Anak di lingkungan Kabupaten Jayapura, yang dilakukan disalah satu hotel di Sentani, Rabu (28/1). (foto:Yohana/Cepos)
SENTANI – Ketua Tim Verifikasi Kota Layak Anak (KLA) Provinsi Papua, Josefintje B. Wandosa, menjelaskan bahwa dari Provinsi Papua, daerah yang berani maju dalam penilaian KLA pada awalnya adalah Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura.
Namun, yang berhasil masuk dan melakukan penginputan data secara konsisten hingga tingkat nasional adalah Kabupaten Jayapura.
“Pada tahun 2021 dan 2023, Kabupaten Jayapura berhasil masuk dalam proses penilaian dan mendapatkan apresiasi. Tahun 2024 pun Kabupaten Jayapura tetap bertahan untuk maju, meskipun belum memperoleh nilai yang cukup untuk naik ke level berikutnya,” ujar Josefintje, Rabu (28/1).
Ia menegaskan, meskipun belum berhasil naik level, Pemerintah Pusat tetap memberikan apresiasi karena Kabupaten Jayapura menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam mengikuti proses penilaian Kota Layak Anak. Secara teknis Kabupaten Jayapura terus berproses dalam memenuhi berbagai kebijakan.
Bahkan, Kabupaten Jayapura juga mendapat dukungan dari sejumlah lembaga, seperti UNICEF dan Asia Foundation, serta menjadi salah satu daerah fokus secara lokal. “Kalau kita lihat secara umum, kendala utama di Kabupaten Jayapura bukan pada pelaksanaan program, tetapi pada dukungan data dan pendokumentasian,” jelasnya.
Ia menyebutkan bahwa seluruh OPD yang terkait dengan 24 indikator KLA pada dasarnya telah melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Namun, dokumentasi dan penghimpunan data belum terkoordinasi dengan baik sehingga menyulitkan operator dan leading sector dalam proses penginputan ke dalam aplikasi.
“Semua OPD sebenarnya sudah bekerja, hanya saja dokumentasi dan pengumpulan data belum terhimpun dengan baik,” tambahnya.
Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…
Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…
Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…
Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…