

Pembatas jalan yang ditempatkan oleh pihak kepolisian di salah satu titik ruas jalan di jalan utama kota Sentani (Robert Mboik Cepos)
SENTANI- Menjelang Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang akan dilaksanakan di Kabupaten Jayapura sebagai tuan rumah, sejumlah persiapan sudah mulai dilakukan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
Di sisi lain, DPR justru menyoroti peran pemerintah dalam hal ini instansi teknis seperti Dinas Kebersihan yang dinilai sama sekali belum memberikan kontribusi terhadap tata kota, terkait dengan kebersihan di sepanjang jalan utama Kota Sentani.
“Inikan event besar yang akan dihadiri oleh ribuan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Niatan ini sudah bagus tetapi saya lihat di Kabupaten Jayapura ini secara kasat mata sepertinya belum ada tanda-tanda kita sedang menyambut event besar,” kata Anggota DPRD Kabupaten Jayapura, Sihar Lumban Tobing kepara wartawan di Sentani, Kamis (28/7).
Pihaknya menyoroti masalah kebersihan, terutama di trotoar jalan yang masih terlihat berantakan. Di median jalan juga ada banyak tumpukan debu yang sangat tebal. Sangat terlihat wajah Kota Sentani kotor dan tidak terurus. Hal ini semestinya menjadi perhatian utama, karena setiap tamu yang akan datang ke Papua melalui pintu masuk Bandar Udara Sentani. Sudah semestinya memberikan kesan yang bagus terhadap tamu-tamu yang datang ke Papua, dengan suasana kota yang bersih, indah dan tertata.
“Kita lihat trotoar-trotoar itu betapa dekilnya di sepanjang Kota Sentani. Sampah juga setiap hari masih berserakan di jalan. Kita juga melihat pembatas-pembatas jalan juga berantakan dan jorok sekali. Kotaini terlihat sangat kusam,”sesalnya.
Diakuinya, Kongres AMAN memang akan dilaksanakan di kampung-kampung yang ada di wilayah Danau Sentani, namun demikian tamu-tamu yang datang itu tidak langsung tiba di kampung-kampung tersebut, tetapi melalui pintu masuk penerbangan Kota Sentani.
“Jadi saya minta pihak terkait, terutama Dinas Kebersihan menunjukkan bahwa kita sedang menyambut event besar. Tolong bersihkan Kota Sentani, jangan biasakan kita kerja itu tiba saat tiba akal,”tandasnya. (roy/ary)
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…