Kadis Pendidikan Sebut Terjadi Miss Komunikasi

Terkait Dana Bantuan Operasional Pendidikan bagi Asrama 

MERAUKE- Sejumlah pengelola Asrama SMA dan SMK di Merauke mengeluh karena dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk asrama sejak Desember sampai sekarang belum turun ke sekolah-sekolah pengelola asrama tersebut. Akibatnya, para pengelola  asrama terpaksa harus mengutang terlebih dahulu agar anak-anak yang ada di asrama tetap bisa makan.

  Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, Stephanus Kapasiang, S.Pd, mengungkapkan, persoalan yang dialami  sejumlah asrama SMA-SMK tersebut sebenarnya terjadi karena miss komunikasi antara dinas pendidkan dengan Bagian Kesra.

‘’Lagi pula ditambah dengan pengalihan SMA-SMK ini ke provinsi sehingga terjadi kendala seperti yang dirasakan oleh asrama SMA dan SMK di Merauke,’’ kata Stephanus Kapasiang kepada wartawan di Swiss Belhotel Merauke, Kamis (28/7) .

    Namun untuk mengatasi hal tersebut, jelas  Staphanus  Kapasiang, pihaknya  telah mengambil langkah -langkah antisipasi. Pihak telah berkomunikasi dengan dewan untuk mengambil jalan keluarnya.  

‘’Langkah dari dinas pendidikan, kita sudah buat telaah untuk asrama-asrama ini.  Dan sampai sekarang belum ada petunjuk selanjutnya. Tapi kita sudah antisipasi dengan melakukan langkah-lankah akurat dan kalau memang pimpinan daerah setuju, kita alokasikan dalam APBD perubahan.  Itu kita buat langkah antisiasi saja supaya tidak terjadi  kesalahan –kesalahan,’’ jelasnya.

   Stephanus Kapasiang menyebut bahwa sesuai datang yang di pihaknya ada 9 asrama pelajar di Merauke. Soal alokasi anggaran setiap asrama pelajar tersebut,  Stephanus Kapasiang mengaku belum tahu. ‘’Karena dulunya ada di Kesra, sehingga yang kami lakukan saat ini mengambil data dari Kesra dan sekolah secara langsung. Sekarang kita benahi,’’ jelasnya.

   Soal asrama pelajar SMA dan SMK yang belum terima BOP Asrama dari Desember sampai sekarang ini terungkap dalam rapat dengar pendapat yang digelar oleh DPRD Merauke dengan para pengelolan asrama  SMA-SMK tersebut di DPR Kabupaten Merauke, Selasa 25 Juli  2022 lalu. (ulo/tho)