

Muhammad Said Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutatan KLHK Republik Indonesia (tengah baju putih) dan beberpara pembicara lain dalam sarasehan di Kampung Yokiwa. (FOTO; Robert Mboik Cepos)
SENTANI – Kementerian Lingkungan Hidup dana Kehutanan (KLHK) menegaskan bahwa sekitar 105 kawasan hutan adat di seluruh Indonesia Keberadaannya telah diakui oleh negara.
Hal itu disampaikan oleh oleh Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Republik Indonesia Muhammad Said , saat menyampaiakan materi pada sarasehan Kongres Masyarakat Adat Nusantara KMAN VI yang berlangsung di Kampung Yokiwa, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura.
” Ada 105 hutan adat yang sudah diakui atau disahkan pemerintah , melalui KLHK,”ungkap Muhammad Said Selasa, (25/10).
Pengakuan hutan adat oleh KLHK ujar Muhammad Said , di Papua terdapat 7 hutan adat yang telah disahkan oleh pemerintah yakni 6 hutan Adat terdapat di Papua yakni di Kabupaten Jayapura , sementara 1 hutan adat di Papua Barat yaitu di Kabupaten Teluk Bintuni .
“Untuk Papua sendiri ada 7 hutan adat , 6 di Papua Kabupaten Jayapura dan 1 di Papua Barat Kabupaten Teluk Bintuni” ujar Muhammad Said .
Muhammad Said menegaskan, wilayah yang telah ditetapkan sebagai hutan adat maka para korporasi dan pemegang izin di atas hutan adat harus berkolaborasi dengan pemilik wilayah adat atau pemegang atas hak hutan adat yang di maksud.
Dirinya berharap rekomendasi- rekomendasi yang dihasilkan dari Kongres Masyarakat Adat Nusantara KMAN VI Tahun 2022, menjadi rujukan masyarakat adat dan KLHK untuk mengeluarkan penerapan hutan -hutan masyarakat adat di wilayah lain di Indonesia.
“Kami mengharapkan rekomendasi dari KMAN VI, mendorong apa saja yang menjadi persyaratan hutan adat bisa di percepat dan dipenuhi oleh masyarakat adat,”tandasnya. (roy/ary)
Tim kebanggaan masyarakat Papua itu sedang menyiapkan skuad yang “mewah”. Sejumlah pesepak bola asal Papua…
Juru Bicara TNPB-OPM, Sebby Sambom, menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim pembuat film dokumenter tersebut. Menurutnya,…
Dalam pandangannya, kenaikan drastis ini melahirkan pertanyaan mendasar di benak publik: "Gaji hakim naik, rakyat…
“Untuk saat ini semua masih bisa terjadi. Pemain asing yang pasti kita sedang mencari. Tiga-tiganya…
Direktur Eksekutif POHR, Thomas Ch. Syufi, menegaskan bahwa karya tersebut bukan sekadar dokumenter biasa, melainkan…
Menurutnya, film Pesta Babi membuka ruang diskusi publik terkait persoalan besar yang selama ini dirasakan…