SENTANI-Ketua Tim 61, Pdt. Albert Yoku mengatakan, sejak tim 61 bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 10 September 2019 lalu, hingga saat ini, pihaknya terus mengawal realisasi dari sembilan poin yang sudah disampaikan ke presiden Jokowi itu. Disamping itu, tim 61 juga punya komitmen atas beberapa hal penting terkait dengan perkembangan, keamananan dan pembangunan di Papua.
“Kami punya komitmen untuk tiga hal ini, pertama mengawal Papua dalam bingkai NKRI, kedua mengawal sembilan kebijakan presiden untuk Papua dan menolak paham separatis di Tanah Papua,” kata Pdt. Albert Yoku kepada wartawan di Sentani, Sabtu (25/1).
Menurutnya, penolakan terhadap aksi separatis dan radikalisme di tanah Papua merupakan upaya untuk mempercepat pembangunan di Papua. Supaya kehidupan yang baik dan kondusif terjadi di tanah Papua, sehingga semua hal yang sudah disampaikan kepada Presiden pada 10 September 2019 di Istana Merdeka Jakarta dapat terealisir.
“Itu sebabnya di belakang kami tegaskan bahwa kami menolak dengan tegas semua kegiatan yang bersifat separatisme maupun bersifat radikalisme yang masuk ke tanah Papua,” tegasnya
Lanjut dia, sehubungan dengan sembilan hal yang sudah disampaikan ke Presiden pada September 2019 itu, pihaknya akan terus mengawal hingga sembilan poin itu benar benar terwujud di Tanah Papua. Sejauh ini, sudah ada beberapa poin yang sudah mulai terwujud. Contohnya penerimaan 1000 anak Papua yang dipekerjakan di Badan Usaha Milik Negara yang sudah dijalankan melalui mekanisme. Dan ini sudah dikoordinir oleh Universitas Cenderawasih.
“Yang sudah terserap di situ sudah mencapai 900 anak dan kami pikir ini hal yang paling penting dan baik di mana generasi muda Papua melalui instruksi dan amanat presiden tanggal 10 September sudah mulai memasuki dunia kerja, terutama dunia badan usaha milik negara,”bebernya.
Lebih lanjut dia, yang tidak kalah pentingnya lagi berkaitan dengan usulan pengangkatan tenaga honor baik guru maupun tenaga kesehatan di Papua. Sehubungan hal itu, presiden sudah menyetujui melalui pertemuan dengan tim 61 yang yang sudah dilakukan waktu lalu. Hal ini penting supaya kebutuhan pendidikan dan kesehatan di tanah Papua dapat terjawab.
“Kami harap gubernur, bupati, wali kota semua yang punya tanggung jawab terhadap masalah ketenagakerjaan itu serius untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat sehingga honorer ini bisa segera diangkat,”ungkapnya.(roy/tho)