Koalisi OKP Tabi Dukung Langkah DPRP Terkait 7 Tapol

SENTANI- Koalisi Lintas OKP  Wilayah Tabi-Papua, mendukung penuh langkah DPRP Papua yang telah menyurati presiden dan juga Pengadilan Negeri Balikpapan terkait penanganan terhadap 7 Tahanan Politik (Tapol) yang telah divonis dalam persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan.

Ketua Koalisi Lintas OKP se-Wilayah Tabi, Propinsi Papua, Renaldy David Tokoro, ST berharap agar kebijakan yang sudah diambil oleh DPRP Papua itu tidak boleh lagi ada perdebatan internal antara fraksi yang satu dengan yang lain ataupun anggota dengan anggota di lembaga tersebut. 

Karena menurutnya, kebijakan yang diambil atas nama DPRP berarti itu atas dasar kesepakatan bersama di lembaga terhormat tersebut.

“Jujur saja, kami selaku rakyat mendukung dan sepakat dengan ketegasan sikap DPR Provinsi Papua. Harapan kami, seharusnya sikap ini terus mendapat respon dari semua fraksi yang ada. Sehingga ini jangan sampai menjadi polemik di masyarakat bahwa di DPRP sendiri ternyata ada yang suka dan ada yang tidak suka. Ini kan menjadi kisruh,”kata Renaldy David Tokoro di sela-sela jumpa pers di Sentani, Rabu (25/6).

Dia mengatakan, kebijakan dan ketegasan DPRP terkait proses hukum terhadap 7 tahanan politik tersebut, ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian terhadap rakyat Papua, yang notabene saat ini jumlahnya terus berkurang dari waktu ke waktu di antara suku-suku lainnya yang ada di Indonesia.

Pada kesempatan ini, selaku ketua, dirinya menyampaikan Pemuda Tabi berharap, semua fraksi yang ada di DPRP Papua dalam memberikan dukungan dan memberikan pikiran, ada kesatuan pikiran. Kedua  kalau itu menyangkut kepentingan rakyat Papua, maka harus bersatu. “Lembaga DPRP itu adalah lembaga kolektif kolegial, siapapun yang ambil kebijakan atas nama DPR Papua berarti itu mewakili lembaga tersebut. Kami bersyukur atas sikap dan tindakan yang diambil oleh Bapak Yunus Wonda,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Koalisi  OKP Tabi, Petrus Hamokwarong S.IP mengajak seluruh masyarakat, termasuk anggota DPR Papua untuk memberikan penguatan secara penuh kepada lembaga wakil rakyat.  Khususnya dalam melaksanakan  tanggung jawab mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Papua. Begitu pula dengan internal lembaga tersebut, pihaknya berharap agar selalu ada satu pemikiran. ” Jangan lagi ada yang mendukung dan tidak mendukung,  saya pikir itu kita hilangkan. Karena secara hukum di Republik Indonesia sudah diputuskan dan sudah selesai. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Provinsi Papua, Yunus Wonda bahwa apa yang dilakukan itu bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan kita bersama,”tambahnya. (roy/tho)