

Lewerisa(Foto: Robert Mboik Cepos Matheis)
SENTANI- Anggota DPRD Kabupaten Jayapura, Matheis Lewerisa sangat menyayangkan adanya aksi pesta miras atau mabuk-mabukan yang kerap dilakukan sekelompok pemuda yang ada di Genyem, Distrik Nimboran.
“Masalah miras ini sulit terbendung. Seperti polisi tidak ada, kadang-kadang mereka juga di depan kantor polisi berteriak karena mabuk tetapi tidak ada tindakan apa-apa,” kata Matheis Lewerisa, kepada wartawan di Kantor DPRD kabupaten Jayapura, Jumat (22/4).
Kondisi ini tentunya sangat disayangkan, apalagi yang terlibat di dalam pesta Miras ini adalah anak-anak generasi penerus yang ada di wilayah itu. Apabila ini tidak bisa dikontrol dengan baik, terutama aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran minuman keras ilegal di wilayah itu, bukan tidak mungkin generasi muda Papua yang ada di wilayah itu akan kehilangan kendali dan dampaknya akan merusak masa depan mereka.
Oleh karena itu pihaknya meminta Kapolres Jayapura untuk melakukan upaya penertiban terhadap praktek peredaran minuman keras yang berdampak langsung terhadap anak-anak muda yang ada di wilayah tersebut.
Kapolres juga diminta menindak tegas aparat yang tidak melakukan penegakan hukum terhadap tindakan kejahatan yang terjadi di wilayah tersebut.
“Saya sangat berharap agar Kapolres turun lihat kondisi di lapangan yang sebenarnya apa yang terjadi. Karena masa depan negeri ini adalah anak-anak muda yang ada sekarang ini. Kalau mereka miras semua, narkoba semua, bagaimana masa depannya,”ujar Matheis.(roy/ary).
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…