

SENTANI-Pasca banjir bandang yang terjadi Sabtu (16/3), berbagai pihak terus memberikan perhatian berupa bantuan kepada para korban bencana banjir bandang melalui Posko Induk yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura di Gunung Merah, Kantor Bupati Jayapura.
Dari data yang dihimpun oleh Cenderawasih Pos di Posko Induk, berbagi pihak telah memberikan bantuan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Papua.
Humas Posko Induk Banjir Bandang Kabupaten Jayapura, Doddy Sambodo Samilena, mengungkapkan, berbagai bantuan berupa dana terus diberikan oleh berbagai pihak, terutama pemerintah pusat, pemerintah daerah yang ada di Provinsi Papua.
“Bantuan yang kita terima dari Kepala BBNPB sebesar Rp 1 miliar, Walikota Jayapura, Rp 100 juta, DPR Papua, Rp 150 juta, Pemkab Keerom, Rp 200 juta, Pemkab Kepulauan Yapen, Rp 500 juta, Pemkab Paniai, Rp 200 juta, Pemkab Puncak, Rp 1 miliar, dan bantuan dari masyarakat melalui TRF, BRI, sebesar Rp 252 juta, Kasda Pemkot Jayapura, Rp 99 juta, Satpol PP Kab. Jayawijaya, Rp 300 juta, sehingga total dana yang terkumpul sebesar Rp 5 miliar lebih,” jelasnya melalui presslease yang diterima Cenderawasih Pos, Kamis (21/3).
Tidak hanya itu, berbagai bantuan tenaga juga dikerahkan oleh berbagai pihak dari TNI-Polri, pemerintah daerah, dan para relawan untuk bersama-sama membantu penanggulangan bencana yang terjadi di bumi Kenambai Umbai ini.
“Jumlah personil yang terlibat dalam tanggap darurat ini dari berbagai pihak dan stekholder yang ada di Provinsi Papua sebanyak kurang lebih 2.303 orang, yang membantu proses pencarian korban, evakuasi korban, mengobati korban, dan berbagai hal lainnya selama tanggap darurat di Kabupaten Jayapura,” ujar Donny.(bet/tho)
Menurut Albert, peristiwa tersebut merupakan bentuk kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi daerah. "Aset ini dibeli…
Menurut Aflian, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian semata. Dukungan dan partisipasi…
Berdasarkan hasil penyelidikan awal otoritas kepolisian, pelaku melancarkan aksinya dengan skema yang terstruktur. Mereka menjanjikan…
Sebanyak 141 warga negara Indonesia (WNI) tercatat sedang menjalani proses hukum dan hukuman di Papua…
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dr. Benedicta C. H. Rahangiar menjelaskan, koordinasi penanganan KLB…
Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom) pada Rabu (24/6), JAM Pidsus…