Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura Elphyna D. Situmorang mengatakan, Dari workshop tersebut, pihaknya harapkan perlu adanya pengawasan yang lebih intensif dari tingkat distrik kepada masing-masing kampung di Kabupaten Jayapura.
Lanjutnya, hal ini dikarenakan masih banyak ditemukan kepala-kepala kampung yang salah menggunakan dana kampung baik sebagai keperluan pribadi dan sebagainya.
“Sehingga kami harapkan setiap distrik bisa melakukan monitoring ke kampung -kampung, bahkan kalau boleh sistem pelaporan dari kampung-kampung tida lagi pengambilan dana 2 tahap, melainkan 4 tahap, sehingga dalam mempertanggung jawabkan dana kampung lebih jelas,” terangnya.
Diharapkan Bamuskam juga harus aktif, karena fungsi Bamuskam adalah fungsi pengawasan.
Ini yang harus dilakukan ditingkatkan kampung sehingga jangan sampai pendanaan ini jangan disalah gunakan,” jelasnya.(ana)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Pungutan terhadap tarif sampah yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Jayawijaya sebesar Rp 30.000 per bulan,…
Terminal kontainer Pelabuhan Merauke saat ini dinilai semakin padat. Ketua Komisi II DPR Provinsi Papua…
Apel pagi dipimpin Asisten II Setda Kabupaten Yalimo, Leonardus Pally, dan diikuti para asisten setda,…
Sebanyak 2.851 pencari kerja (pencaker) memanfaatkan pelaksanaan Job Fair yang digelar Pemerintah Provinsi Papua selama…
Minat lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Provinsi Papua Selatan (Papsel) untuk mengikuti seleksi sekolah…
Untuk menjernihkan air yang dipompa dari Rawa Biru ke setiap pelanggan PDAM di Merauke, Kementrian…