

Bupati Jayapura Yunus Wonda berdialog dengan pengelola dapur MBG, Selasa (18/11) di Kantor Bupati Jayapura. (FOTO:Yohana/Cepos)
Masih Banyak yang Belum Tersentuh MBG, Pemkab dan BGN Perlu Memperluas Cakupan Pelayanan
SENTANI – Jumlah distrik di Kabupaten Jayapura ada 19 distrik, sementara program unggulan presiden yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jayapura baru berjalan di Distrik Sentani Timur, Sentani, Waibu, Sentani Barat, Kemtuk, dan Depapre 1, sementara sebagian besar distrik belum tersentuh.
Karena itu Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama pelaksana Makan Bergizi Gratis melaksanakan rapat koordinasi. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Jayapura Yunus Wonda mendengarkan secara seksama masukan dan arahan yang disampaikan setiap pengelola dapur MBG.
Koordinator Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Jayapura, Rut Widi Hastuti, menyampaikan sejumlah laporan dan kendala yang dihadapi selama beberapa bulan pelaksanaan program MBG di wilayah Kabupaten Jayapura. Laporan itu menjadi bahan evaluasi bagi Bupati Jayapura untuk menentukan langkah optimalisasi pelayanan ke depan.
“Secara teknis berbagai masukan dari lapangan telah disampaikan saat ini terdapat 13 Sentral Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang tersebar di beberapa distrik, yaitu Sentani Timur ada 2, Sentani ada 5, Waibu 3, Sentani Barat 1, Kemtuk 1, dan Depapre 1,”katanya Selasa (18/11).
Rut mengungkapkan, kendala terbesar yang dihadapi para mitra dan yayasan pengelola SPPG adalah keterbatasan bahan baku. Untuk satu SPPG saja, kebutuhan harian mencapai sekitar 220 sak beras ukuran 20 kg serta 320 kg ayam.
“Jika jumlah SPPG terus bertambah, otomatis kebutuhan pangan juga meningkat. Kami berharap pemerintah daerah dapat mendorong masyarakat menjadi pemasok lokal,” ujarnya.
Ia menambahkan, tujuan program MBG bukan hanya memastikan anak-anak menerima makanan bergizi, tetapi juga meningkatkan perekonomian masyarakat lokal melalui keterlibatan sebagai pemasok bahan pangan.
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…