

Komisi B saat rapat KUA-PPAS dengan Dinas PUPR di kantor DPRK, Senin (16/11). Takim/Cepos
JAYAPURA -Ketua Komisi B DPRK Kota Jayapura, Yuli Rahman menegaskan bahwa efisiensi anggaran tahun 2026 menuntut seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih selektif dan akurat dalam merencanakan kegiatan. Karena itu, ia meminta agar setiap program yang diusulkan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan bukan sekadar formalitas perencanaan.
Menurut Yuli, OPD tidak cukup hanya menyusun program di atas meja. Survei lapangan harus dilakukan untuk memastikan bahwa program prioritas yang diusulkan memang dibutuhkan masyarakat.
“Dengan efisiensi ini tentu ada beberapa kegiatan yang nantinya tidak bisa dijalankan karena keterbatasan anggaran,” ujar Yuli usai rapat KUA-PPAS dengan Dinas PUPR di kantor DPRK, Senin (16/11).
“Maka OPD harus pastikan langsung di lapangan, program mana yang benar-benar prioritas,” lanjutnya.
Selain itu, Yuli juga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk menindaklanjuti sejumlah program prioritas Wali Kota, salah satunya “Jayapura Terang Benderang”.
Page: 1 2
Akar dari permasalahan ini dibongkar oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Dalam Rapat Kerja…
Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura, Kombes Pol Rommy Sebastian, menjelaskan bahwa korban selamat bernama Agnes…
Di berbagai wilayah Papua, tantangan pendidikan masih menjadi perhatian, mulai dari keterbatasan akses pendidikan tinggi…
Dikatakan, untuk LPG 12 kg dijual dengan harga Rp 410.000. Sementara untuk LPG ukuran 5,5…
Media sosial Rabu (10/6) siang kemarin dihebohkan dengan beredarnya sebuah video yang memperlihatkan dugaan menu…
Pejabat Sementara Kasubdit Patroli Polairud Polda Papua, AKP Wilston Latuasan, menegaskan bahwa menjaga kelestarian ekosistem…