

Komisi B saat rapat KUA-PPAS dengan Dinas PUPR di kantor DPRK, Senin (16/11). Takim/Cepos
JAYAPURA -Ketua Komisi B DPRK Kota Jayapura, Yuli Rahman menegaskan bahwa efisiensi anggaran tahun 2026 menuntut seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih selektif dan akurat dalam merencanakan kegiatan. Karena itu, ia meminta agar setiap program yang diusulkan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan bukan sekadar formalitas perencanaan.
Menurut Yuli, OPD tidak cukup hanya menyusun program di atas meja. Survei lapangan harus dilakukan untuk memastikan bahwa program prioritas yang diusulkan memang dibutuhkan masyarakat.
“Dengan efisiensi ini tentu ada beberapa kegiatan yang nantinya tidak bisa dijalankan karena keterbatasan anggaran,” ujar Yuli usai rapat KUA-PPAS dengan Dinas PUPR di kantor DPRK, Senin (16/11).
“Maka OPD harus pastikan langsung di lapangan, program mana yang benar-benar prioritas,” lanjutnya.
Selain itu, Yuli juga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk menindaklanjuti sejumlah program prioritas Wali Kota, salah satunya “Jayapura Terang Benderang”.
Page: 1 2
Jelasnya praktik kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual, serta diskriminasi struktural maupun kultural dialami perempuan Papua…
Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Papua Selatan, Paino ditemui media ini disela-sela pembahasan…
Petrus Assem menjelaskan, penanaman tebu di Merauke tersebut untuk industry gula dengan produk turunannya bioethanol…
Di tengah desakan kelompok warga yang menuntut pengukuhan lembaga adat, Bupati Mimika Johannes Rettob memilih…
al ini disampaikan langsung Direktur Eksekutif ALDP, Latifah Anum Siregar kepada Cenderawasih Pos melalui keterangan…
Perum Bulog Kantor Cabang (KC) Timika mulai mematangkan persiapan penyaluran bantuan pangan berupa beras dan…