

Komisi B saat rapat KUA-PPAS dengan Dinas PUPR di kantor DPRK, Senin (16/11). Takim/Cepos
JAYAPURA -Ketua Komisi B DPRK Kota Jayapura, Yuli Rahman menegaskan bahwa efisiensi anggaran tahun 2026 menuntut seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih selektif dan akurat dalam merencanakan kegiatan. Karena itu, ia meminta agar setiap program yang diusulkan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan bukan sekadar formalitas perencanaan.
Menurut Yuli, OPD tidak cukup hanya menyusun program di atas meja. Survei lapangan harus dilakukan untuk memastikan bahwa program prioritas yang diusulkan memang dibutuhkan masyarakat.
“Dengan efisiensi ini tentu ada beberapa kegiatan yang nantinya tidak bisa dijalankan karena keterbatasan anggaran,” ujar Yuli usai rapat KUA-PPAS dengan Dinas PUPR di kantor DPRK, Senin (16/11).
“Maka OPD harus pastikan langsung di lapangan, program mana yang benar-benar prioritas,” lanjutnya.
Selain itu, Yuli juga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk menindaklanjuti sejumlah program prioritas Wali Kota, salah satunya “Jayapura Terang Benderang”.
Page: 1 2
Kepala BMKG Merauke, Wahyu Hidayat mengungkapkan berdasarkan pemantauan citra satelit Himawari-9 pada Kamis (10/9) pukul…
Kasat Reskrim Polres Jayapura AKP Axel Panggabean, mewakili Kapolres Jayapura AKBP Dionisius VDP Helan, mengatakan…
Berdasarkan hasil analisis pemutakhiran parameter dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), episenter gempa…
Ketua Tim Meteorologi Publik BMKG, Finnyalia Napitupulu, menginformasikan bahwa gambaran cuaca secara umum di…
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan, definisi OAP telah memiliki dasar hukum…
Wali Kota menyoroti kebiasaan sejumlah OPD yang menggelar kegiatan tidak sesuai waktu yang tercantum dalam…