

Wakil Bupati Jayapura, Haris R. Yocku memberikan secara simbolis sertifikat HKI kepada Yesaya Felle salah seorang pencipta lagu dan musisi dari Kampung Abar, Kabupaten Jayapura, Pada penutupan Sosialisasi dan Pengurusan HKI, Kamis (16/10) (foto:Yohana/Cepos)
SENTANI – Setelah dilakukan sosialisasi dan kepengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) selama dua hari, terdaftar 70 pelaku seni, pencipta lagu hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Jayapura yang secara aktif mendaftar produknya agar mendapatkan sertifikat HKI.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura, Elisa Yarosabra mengatakan, memberikan hak cipta atau hak paten kepada kepada pelaku seni dan UMKM di Kabupaten Jayapura adalah hal penting.
Pelayanan kepengurusan HKI ini, bukan saja memberikan kepercayaan bagi pelaku seni, pencipta lagu bahkan pelaku UMKM dalam melindungi produknya, tetapi dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Peserta yang paling banyak melakukan pendaftaran HKI adalah pelaku seni seperti pencipta lagu, kerajinan tangan, hingga produk-produk UMKM, kegiatan ini tidak sampai disini, kami akan melakukan kegiatan yang sama di pada 24 Oktober 2025 di Kali Biru, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Jayapura, Haris R. Yocku mengatakan, dengan adanya sertifikat HKI dari kegiatan ini para pelaku usaha UMKM, Seniman, Pemilik Sanggar Seni dan sebagainya, diharapkan dapat terus berkarya.
Di sisilain, Yesaya Felle salah seorang pencipta lagu dan musisi dari Kampung Abar mengakui bahwa dengan adanya pelayanan HKI ini, sangat membantu pihaknya dalam menjaga dan melindungi karya cipta yang telah ia ciptakan.
Page: 1 2
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…