Erick menegaskan bahwa masyarakat adat harus dihormati karena mereka telah memberikan ruang kepada pemerintah untuk membangun jalan yang digunakan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan PON di Papua. “Ketika masyarakat sudah membuka ruang dan jalan sudah dibangun, maka pemerintah juga harus menghargai masyarakat adat yang sudah merelakan tanahnya,” katanya.
Ia juga mengusulkan agar pembayaran dapat dilakukan secara bertahap jika anggaran belum tersedia secara penuh, sehingga masyarakat tetap melihat adanya komitmen dari pemerintah.
“Kalau belum bisa dibayar penuh, bisa dilakukan secara bertahap, misalnya 25 persen terlebih dahulu. Yang penting ada itikad baik dari pemerintah sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.(rel/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Melihat suaminya diterkam dan diseret ke dalam air, sang istri langsung berteriak histeris dan meminta…
Menurut Haris, pihaknya mengajak semua pemangku kepentingan di daerah ini terus memberikan edukasi kepada masyarakat…
‘’Menyangkut perkara utang Pemda Merauke dalam hal ini RSUD Merauke, telah terjadi putusan Pengadiloan Negeri…
Kepala Distrik Sentani, Jeck Puraro, melakukan monitoring pemasangan papan informasi anggaran sekaligus penyerahan Alokasi Dana…
Efisiensi yang dilakukan Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo-Gibran ternyata juga menyasar dana yang…
Komitmen untuk menerangi Kabupaten Waropen kini berdiri di atas fondasi yang kokoh. PT PLN (Persero)…