Wabup Giri Orang Pertama Terdata Melalui Sensus Online
SENTANI- Badan Pusat Statistik,(BPS) Kabupaten Jayapura mulai mendata penduduk Kabupaten Jayapura melalui sensus penduduk secara online. Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro merupakan orang pertama di Kabupaten Jayapura yang didata menggunakan sistem online itu.
Kepala BPS Kabupaten Jayapura, Jeffrey De Fretes mengatakan, pendataan perdana yang dilakukan pihaknya menyasar pejabat daerah Kabupaten Jayapura. Hal ini bertujuan agar penduduk di Kabupaten Jayapura juga termotivasi untuk mengikuti pendataan yang dilakukan oleh pihak BPS Kabupaten Jayapura itu.
“Untuk hari pertama ini, kami kami datang dan berkunjung kerumah Wabup Jayapura. Ini sekaligus untuk memberikan motivasi bagi masyarakat luas di Kabupaten Jayapura untuk mengikuti program ini,” kata Jeffrey De Fretes kepada wartawan di kediaman Wabup Giri Wijayantoro, Sabtu (15/2).
Sehubungan dengan itu, pihaknya meminta seluruh masyarakat Kabupaten Jayapura untuk mulai mendaftar di Website BPS online dengan mengklik situs, Sensus.bps.go.id., dengan website BPS online tersebut semua masyarakat bisa mendaftar.
Kemudian, untuk mendaftar secara online, masyarakat harus menyiapkan, KTP, KK, Surat nikah. Di website itu, masyarakat akan diminta memasukkan NIK KTP selanjutnya NIK KK lalu mengisi kode verifikasi. Setelah itu disi maka bisa masuk kedalam sistem data base sensus.bps.go.id.
“Didalam sensus penduduk online harus disi secara lengkap berdasarkan data base. Maka diminta agar mengisi data itu dengan benar dan tepat, jika mengalami masalah jangan langsung putus asa namun tetap berusaha melakukannya mengingat pendataan yang dilakukan dari 15 Februari sampai 31 Maret 2020,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro mengharapkan melalui pendataan sensus penduduk online ini maka seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura bisa terdata secara baik dan akurat.
“Ini juga mencegah adanya KTP ganda. Sensus penduduk online ini juga mencegah agar tidak terjadi penggandaan data penduduk,” tambahnya. (roy/tho)
Recent Posts
Gereja Membela Harkat dan Martabat Manusia, Jangan Dinilai Gerakan Politik Praktis
Mofu mengungkapkan bahwa HONAI dibentuk sebagai ruang bersama untuk menjawab berbagai persoalan kemanusiaan, terutama…
Dorong Penyelesaian Hukum, Jangan Biarkan Pemalangan Jadi Kebiasaan
Menurutnya, setiap penggunaan tanah masyarakat adat untuk kepentingan umum seharusnya telah melalui proses yang…
Polisi Ungkap Hasil Labfor Pecahan Botol di Komnas HAM
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua, Kombes Pol Parasian H. Gultom, mengungkapkan bahwa…
Siapkan Konsolidasi Besar Masyarakat Adat Tabi-Mamta
Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sidang pleno ini menjadi momentum penting untuk merumuskan agenda…
Amankan Kendaraan Dinas, Pemprov Papua Libatkan Jaksa dan BPK
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait, mengatakan penertiban kendaraan dinas dilakukan karena masih terdapat…
Masa Tanggap Darurat Diperpanjang 7 Hari
Rustan meminta seluruh warga terdampak, khususnya para pengungsi, untuk tetap bersabar sembari pemerintah mematangkan…