SENTANI-Ketua Harian Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI, Timothius Demetouw, mengatakan, pihaknya belum bisa melaporkan pertanggung jawaban penggunaan dana KMAN VI, mengingat sampai saat ini belum semua bidang menyerahkan laporan pertanggung jawaban.
“Kalau bisa laporan pertanggungjawaban dari masing-masing bendahara dari 5 bidang. Baru 4 bidang yang sudah melaporkan pertanggung jawaban, jadi belum semua,”ujar Timothius Demetouw kepada wartawan di Sentani, Kamis (15/12).
Sehubungan dengan adanya tunggakan atau hutang yang belum terbayarkan dari kegiatan tersebut, pihaknya juga akan mengajukan ke TAPD Kabupaten Jayapura, untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab Pemkab Jayapura untuk dibayarkan.
“Itu yang nanti akan menjadi bahan pengajuan kami di tim TAPD dan nanti pada saat tim TAPD rapat di minggu ini, kita putuskan supaya yang menjadi utang di panitia ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,”ujarnya.
Lanjutnya, tanggung jawab daerah itu dimaksudkan untuk melunasi hutang-hutang tersebut atau dibiayai di dalam DPA masing masing bidang yang melekat dengan bidang teknis.
“Katakan kemarin akomodasi itu melekat ke Dinas PU, maka semua yang menjadi hutang di penginapan itu akan ditanggung atau diserahkan ke Dinas PU untuk dimasukkan ke dalam DPA Dinas PU untuk dibiayai dalam pembiayaan tahun 2023,” ujarnya.
Dia menambahkan, jika sudah dibahas dan diakokodir dalam rapat dengan TAPD, selanjutnya pihaknya akan berbicara dengan pihak keuangan daerah, agar DPA itu nantinya bisa menjadi jaminan di bank. Sehingga bila dianggarkan dan tertera dalam DPA, tentunya pihak bank tidak ragu untuk memberikan pinjaman kepada daerah. Dengan demikian bisa dibayarkan tahun ini juga.
“Kami ada rencana berbicara dengan keuangan kalau bisa itu menjadi jaminan dengan pihak perbankan. Dengan adanya jaminan DPA yang ada itu bisa kita pinjam ke pihak bank untuk dibayar di tahun ini. Kalau memang DPA sudah termuat nilainya yang ada di situ, sehingga bank juga tidak segan dan mereka juga berani memberikan pinjaman untuk kita selesaikan hutang kita di tahun ini,”tandasnya. (roy/ary)
Setelah kabar ini tersebar Dion langsung bertolak menuju Taja dan mengecek langsung kondisi disana. Ia…
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua menilai tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah…
–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah…
Menurut Yunus, praktik penagihan uang kepada setiap pengunjung yang melintas di kawasan tersebut tidak dapat…
Festival yang berlangsung di halaman Kantor DPR Papua dan Kampus Universitas Cenderawasih itu bukan…
Program jemput bola yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jayapura terus menunjukkan…