Mandeknya Pendidikan di Mamra Bentuk Pelanggaran HAM

SENTANI- Salah satu tokoh pemuda di Mamberamo Raya,  mengungkapkan mandeknya pendidikan di Membramo Raya saat ini merupakan bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan  Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya.

   “Vakumnya pendidikan selama hampir satu bulan di Mamberamo Raya  merupakan bentuk dari tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya,” ungkap  John Maitindom kepada media ini, Senin (12/8).

  Dia mengatakan, persoalan pendidikan yang terjadi di Kabupaten Mamberamo Raya selama ini bukan saja  sebatas persoalan pembayaran hak atau gaji guru tetapi ada masalah lain yang sebenarnya menjadi pemicu utama vakumnya pendidikan di Kabupaten Mamberamo Raya.    

   Misalnya berkaitan dengan fasilitas dan sarana prasarana  kegiatan guru  mengabdi di sekolah. Bahkan rumah guru yang saat ini berada di sekolah-sekolah di Kabupaten Mamberamo Raya itu bekas peninggalan dari kabupaten Kepulauan Yapen dan Waropen.  Itu sebabnya kondisinyapun sangat memprihatinkan. Bahkan diketahui sejumlah guru harus rela mengeluarkan uang pribadi untuk memperbaiki rumah. Sebagian lainnya  memilih meninggalkan tempat tugas karena tidak memiliki tempat tinggal yang layak.

   “Pokok  persoalan ini sebenarnya berasal dari  dinas pendidikan karena dia yang mempunyai kewenangan langsung untuk mengurus pendidikan di Mamberamo Raya,” ungkapnya.

   Lanjut dia sejak Pemkab Mamberamo Raya terbentuk tahun 2007 hingga saat ini bangunan-bangunan baik sekolah dan juga rumah guru di Mamberamo Raya belum pernah diperbaiki atau direnovasi. Sebagai contoh misalnya yang terjadi di Distrik Sawai, di sana bangunan SD dan SMP belum pernah diperbaiki hingga saat ini kondisinya rusak berat.

  “Di Sawai   saja kondisinya seperti ini. Baik rumah guru maupun gedung sekolah kondisinya memprihatinkan. Apalagi di daerah yang sulit untuk dijangkau dipastikan lebih parah lagi dari Asai,” tambahnya. (roy/tri)