Categories: SENTANI

Masyarakat  Kemtuk Tolak  Investasi Sawit di  Lembah Grime

SENTANI -Sejumlah tokoh  Masyarakat Adat Kemtuk di Lembah Grime Nawa Kabupaten Jayapura secara tegas menolak segala bentuk investasi perkebunan kelapa sawit di  tanah adat mereka Lembah Grime Nawa.

Pernyataan sikap masyarakat adat Kemtuk tersebut disampaikan oleh tokoh -tokoh masyarakat adat Kemtuk yang berlangsung di Kampung Yanim,  Distrik Kemtuk,  Kabupaten Jayapura.

” Kami masyarakat adat Kemtuk menolak segala bentuk investasi di atas tanah adat kami. Terutama di Lembah Grime Nawa.” tegas Yahya Bayeni Ondoafi Braso, dalam keterangan pers yang diterima media ini, Jumat  (8/7).

Mereka juga meminta pemerintah pusat untuk segera mengembalikan kedaulatan Tanah Adat Mereka di Lembah Grime Nawa kepada masyarakat adat,  karena masyarakat adat hidup dari sumber daya alam yang ada di atas tanah adat mereka.

” Pemerintah harus kembalikan kedaulatan atas tanah adat kami. Kami sendiri yang mau mengelola ” ujarnya.

Tokoh Perempuan Kemtuk Costantina Waisiman mengatakan,  perempuan adat Kemtuk bersama masyarakat adat akan mempertahankan tanah adat mereka. Jika tidak ada tanah atau dusun,  anak- anak yang mereka lahirkan tidak memiliki tempat hidup jika tanah dan hutan di rampas oleh investor.

  “Kalau tidak ada tanah, anak- anak kami mau hidup dimana , kami perempuan tidak akan tinggal diam, karena kami perempuan sudah melahirkan anak untuk tinggal di atas tanah ini ” ungkap Costantina Waisima.

Costantina Waisima juga mempertegas pernyataan sikapnya , bahwa apa yang disampaikan di saksikan oleh Tuhan dan leluhur mereka.(roy/ary)

newsportal

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

1 day ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

1 day ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

1 day ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

1 day ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

1 day ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

2 days ago