

Subhan (FOTO: Robert Mboik Cepos)
SENTANI- Pemerintah Kabupaten Jayapura terus mengejar ketertinggalan terkait penyerapan anggaran hibah bantuan rehabilitasi pasca bencana di Kabupaten Jayapura. Dimana dana itu bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Dana itu disalurkan kepada Pemkab Jayapura pasca bencana banjir bandang tahun 2019, dengan nilai mencapai Rp 275 miliar.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura, Subhan menjelaskan, penyerapan alokasi dana hibah rehabilitasi pasca bencana di Kabupaten Jayapura ini sudah mencapai 82%.
“Secara keseluruhan untuk penerapan dana hibah untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Jayapura sudah mencapai 82%,” kata Subhan kepada Cenderawasih Pos, Jumat (8/4).
Subhan mengatakan, saat ini dana yang belum terserap dari total Rp 275 miliar itu tinggal 50 miliar rupiah atau 18 persen saja.
Dana yang belum terserap ini hanya tinggal dikeluarkan untuk membayar sejumlah kegiatan yang besar kemungkinannya sudah dilaksanakan selama ini. Saat ini pihaknya hanya menunggu tagihan dari BPBD untuk melakukan pembayaran terhadap sejumlah item pekerjaan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Jayapura .
Pihaknya berharap kepada pihak ketiga yang mengerjakan kegiatan rekonstruksi atau rehabilitasi pasca bencana di Kabupaten Jayapura untuk segera menyelesaikan progresnya sampai 100%.
Berdasarkan MoU antara Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan BNPB pusat, batas pelaporan penyerapan dana hibah untuk rehabilitasi pasca bencana di Kabupaten Jayapura itu sampai dengan bulan September tahun ini.
“Apabila tidak tercapai maka bisa saja dana yang belum terserap bisa di setor kembali ke pusat, kecuali BPBD Kabupaten Jayapura melakukan koordinasi kembali dengan BNPB pusat untuk meminta perpanjangan kembali,”tandasnya.(roy/ary)
Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…
Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…
Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…
Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…