

Komandan Lanud Silas Papare Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah saat coffee morning dengan awak media Jayapura di Venue Rugby, Lanud Silas Papare, Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (30/11). (foto:Priyadi/Cepos)
SENTANI– Pesta demokrasi Pemilu 2024 semakin dekat, kenetralan pihak aparat negara TNI/Polri harus terus dijaga dan siap mengawal Pemilu yang aman, damai, sukses dan berintegritas. Untuk itu, Komandan Lanud Silas Papare Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah menegaskan dalam Pemilu serentak 2024 personelnya harus tetap menjaga netralitas.
“Kami menyediakan Posko apabila masyarakat melihat indikasi personel kami ada yang tidak netral bisa langsung laporkan, yang penting disertai bukti yang jelas dan nyata, seperti ada video, foto dan lainnya yang bisa kami telusuri. Posko pengaduan ada di Jalan Utama Mako Lanud Silas Papare , tepatnya disamping Pos Polisi Militer,”ucapnya saat coffee morning dengan awak media Jayapura di Venue Rugby, Lanud Silas Papare, Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (30/11)
Dijelaskan, Prajurit TNI AU tidak boleh terlibat dalam politik praktis selama pelaksanaan pesta demokrasi lima tahun sekali ini. Bahkan, Danlanud juga tidak mengizinkan aktivitas kampanye menggunakan fasilitas milik Lanud Silas Papare, seperti pemasangan baliho, banner atau alat peraga kampanye (APK) lainnya.
“Kami sudah ingatkan seluruh prajurit harus netral dalam segala hal. Baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di media sosial. Sudah ada instruksi jadi ini harus dijalankan dengan baik,”ujarnya.
Lanjutnya, jika ada oknum prajurit yang terlibat politik praktis, masyarakat bisa melaporkan dalam pengaduan yang sudah disiapkan Lanud Silas Papare. ” Kami terus dukung Pemilu serentak 2024, sukses, aman dan damai. Jangan ada oknum prajurit yang melakukan politik praktis dan tidak netral,”tandasnya.(dil/ary)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua menilai tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah…
–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah…
Menurut Yunus, praktik penagihan uang kepada setiap pengunjung yang melintas di kawasan tersebut tidak dapat…
Festival yang berlangsung di halaman Kantor DPR Papua dan Kampus Universitas Cenderawasih itu bukan…
Program jemput bola yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jayapura terus menunjukkan…
Menurutnya, mata rantai penyalahgunaan Solar subsidi harus segera diputus karena dampaknya sudah sangat merugikan…