

Ratusan masyarakat suku Lapago dan Mepago demo di Lapangan Upacara Kantor Bupati, menuntut kalimat rasisme yang dilontarkan terhadap Bupati Jayapura, Rabu (31/12). (foto:Yohana/Cepos)
SENTANI – Ratusan masyarakat dari suku Lapago dan Mepago menggelar aksi unjuk rasa di lingkungan Kantor Bupati Jayapura, Rabu (31/12).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap dugaan pernyataan bernuansa rasis yang disampaikan oleh oknum kepala kampung di Kabupaten Jayapura.
Dalam aksi tersebut, para pendemo menyuarakan tuntutan agar pemerintah daerah bersikap tegas terhadap segala bentuk rasisme yang dinilai dapat memecah persatuan masyarakat di Tanah Tabi, khususnya di Kabupaten Jayapura.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Yusuf Yambe Yabdi, yang menemui langsung massa aksi demo, mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan ditampung dan diteruskan kepada Bupati Jayapura untuk ditindaklanjuti.
“Semua aspirasi yang disampaikan hari ini kami terima dan akan kami sampaikan kepada Bupati Jayapura. Jika saya berada di posisi saudara-saudara, saya juga akan merasakan hal yang sama,” ujarnya di hadapan massa, Rabu (31/12).
Ia menegaskan bahwa rasisme tidak boleh tumbuh dan berkembang di atas tanah Indonesia, khususnya di Tanah Tabi. Menurutnya, aksi ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak agar menjaga persatuan dan saling menghormati.
“Kami berterima kasih karena aksi ini telah mengingatkan kita semua bahwa rasis tidak boleh bertumbuh di atas tanah yang kita cintai ini. Pemerintah akan menyiapkan regulasi untuk melindungi masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” tegasnya.
Menjelang tahun baru, Yusuf juga mengajak masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada Bupati dan Wakil Bupati Jayapura terpilih, Yunus Wonda dan Haris R. Yocku, dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang tengah terjadi di daerah tersebut.
Page: 1 2
Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…
Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…
Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…
Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…